Dewan Pertanyakan Status Jonly sebagai Komisaris di PT Pengembangan Investasi Riau

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau mempertanyakan status salah satu Komisaris PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) atas nama Jonly. Hal itu dikarenakan status yang bersangkutan saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat sebagai Tenaga Fungsional.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau ,H Zulkifli Indra, Rabu (1/2). Menurutnya, ini tentunya telah melanggar aturan, dimana seharusnya seseorang duduk sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan pejabat aktif eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota dan Anggota Direksi  BUMD yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2017 yang termaktub dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa jabatan komisaris  BUMD merupakan berasal dari pejabat daerah.

"Dengan demikian kita, meminta Gubernur Riau untuk segera mengevaluasi salah seorang Komisaris di PT PIR, karena yang bersangkutan bukan lagi pejabat daerah. Karena yang bersangkutan bukan pejabat daerah, maka yang bersangkutan harus diganti," jelas Zulkifli Indra.

Dirinya khawatir bila persoalan didiamkan, akan ada temuan dalam hal tidak menjalankan ketentuan Permendagri sejak yang bersangkutan resmi berstatus ASN Pusat. Harusnya diminta atau tidak diminta, yang bersangkutan legowo mundur.

Komisi III, kata Zulkifli, dalam waktu dekat ini berencana mengundang Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) pada Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau untuk meminta penjelasan terkait persoalan ini. Ini juga termasuk tentang pengangkatan Staf Ahli Komisaris PT PIR .

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan SDA, John Armedi Pinjem saat dikonfirmasi mengaku akan mempelajari lebih lanjut tentang persoalan itu. Namun menurutnya, sampai saat ini  status Jonly masih Komisaris di BUMD PT PIR.

Baca Juga: Kurangi Debit Air, DLH Rohil Lakukan Normalisasi Parit 6 KM dan Gunakan Dua Unit Excavator