Mei 2023 Jabatan Muflihun dan Kamsol Berakhir, Gubri Ajukan Pj Wako Yang Baru?

- Selasa, 24 Januari 2023 | 12:11 WIB
Pj Bupati Kampar dan Pj Wako Pekanbaru saat pelantikan bulan Mei tahun 2022 lalu
Pj Bupati Kampar dan Pj Wako Pekanbaru saat pelantikan bulan Mei tahun 2022 lalu

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Masa jabatan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, dan Pj Bupati Kabupten Kampar, kembali akan dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negri, setelah satu tahun menjabat dan mendapatkan laporan kinerja kedua Pj Kepala Daerah ini dari Gubernur Riau. Dari informasi yang berkembang, Gubernur Riau, Syamsuar, telah mengajukan kembali untuk jabatan Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun. 

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, Firdaus, saat dikonfirmasi terkait dengan pengajuan calon Pj Walikota Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar, mengatakan, tidak mengetahui adanya informasi Gubernur mengajukan calon Pj kedua daerah tersebut.

“Kalau untuk pengajuan Pj Wako Pekanbaru dan Kampar yang terbaru saya tidak tau. Mungkin bisa saja Gubernur yang langsung ke Kemendagri, saya tidak mengetahui soal pengajuan Pj yang terbaru,” ujar Firdaus, saat dihubungi.

Dijelaskan Firdaus, saat ini memang ada evaluasi terhadap jabatan Kepala Organisasi Perangkat (OPD) dilingkungan Pemprov Riau, termasuk Pj Wako Muflihun dan Pj Bupati Kampar, Kamsol. Dan sesuai aturan jabatan Pj kepala daerah diberikan jika pejabat tersebut masih menjabat sebagai kepala OPD, atau eselon II.

“Pj Kepala daerah kan bisa dievaluasi setelah satu tahun menjabat, dan bisa diajukan kembali oleh Gubernur. Sekarang kan pejabat di Pemprov Riau sudah dievaluasi, tapi belum tau apakah Muflihun dan Kamsol masih menjabat nanti atau tidak,” jelas Firdaus.

Untuk diketahui, jabatan Pj Walikota Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar, akan sesuai dengan SK dari Kemendagri berlaku selama 1 tahun. Dengan demikian jabatan Pj kedua kelala daerah ini akan berakhir pada bulan Mei 2023, karena kedua kepala daerah ini dilantik pada bulan Mei 2022.

Setelah satu tahun bertugas, kedua kepala daerah ini akan dilakukan evaluasi oleh Mendagri melalui Gubernur, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. 

Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri untuk ‎memutuskan, apakah kedua PJ tersebut layak untuk diperpanjang masa jabatanya atau digantikan dengan pejabat yang baru.

Editor: Nurmadi

Tags

Terkini

X