Pekerja Kembali Tewas, KNPI Kota Pekanbaru Minta Jaffee A Suardin Dicopot sebagai Dirut PT PHR

- Sabtu, 21 Januari 2023 | 22:28 WIB
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan KNPI Kota Pekanbaru, Fikri Abdurrahman
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan KNPI Kota Pekanbaru, Fikri Abdurrahman

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Sejak diambil alih dari PT Chevron tahun 2021 lalu, sudah 7 orang karyawan atau mitra kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang meninggal dunia di tempat kerja. Hal ini membuat desakan agar Jaffe Arizon Suardin segera dicopot dari jabatannya selaku Direktur Utama PT PHR.

Teranyar, musibah menimpa seorang pekerja sumur minyak Wilayah Kerja PHR di Desa Minas Barat, Siak bernama Derison Siregar (23). Pekerja asal Tapanuli Tengah, Sumatra Utara itu tewas saat pengeboran minyak, Rabu (18/1).

"Tentunya kami mengirimkan dukungan terbaik kepada keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan," ujar Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pekanbaru Faisal Islami melalui Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Fikri Abdurrahman, Sabtu (21/1).

Dikatakan Fikri, kematian tenaga kerja di PT PHR tersebut disebabkan karena kelalaian perusahaan yang tidak memperhatikan dan mengutamakan keselamatan jiwa pekerja. Apalagi, kata dia, sudah ada 6 pekerja lainnya yang meninggal di tempat kerja sejak pengelolaan Blok Rokan diambil alih dari PT Chevron.

Menurut dia, kasus terakhir murni kecelakaan kerja dan terkategori fatal dimana pekerja tersebut tertimpa Full Opening Safety Valve (FOSV) yang terjatuh dan mengenainya yang berada di Working Platform (WPF).

"Seharusnya perusahaan (PT PHR,red) harus memperhatikan SOP dan aspek-aspek penting terkait jaminan akan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)," sebut dia.

"Hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan, baik memberikan suasana dan sistem kerja yang aman," sambung Fikri.

Fikri kemudian menyampaikan amanat dari Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini, sebut dia, setiap warga negara berhak hidup layak dengan pekerjaan yang upahnya cukup dan tidak menimbulkan kecelakaan atau penyakit.

"UU Nomor 14 tahun 1969 menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari pembangunan. Seharusnya perusahaan memperhatikan perihal ini," kata Fikri.

Terkait hal ini, Fikri Abdurrahman meminta agar Direktur Utama PT PHR Jaffe Arizon Suardin segera dicopot agar ada perubahan yang signifikan agar permasalahan serupa tidak terulang lagi. Dia juga meminta agar PT PHR lebih bersikap jujur, transparan dan informatif.

Halaman:

Editor: Dodi Ferdian

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X