'Main-main' Kerjakan Proyek Lapangan Tenis di Kejati Riau, Rekanan Terancam Putus Kontrak

- Jumat, 2 Desember 2022 | 17:31 WIB
Kondisi terkini proyek lapangan tenis yang berada di  Komplek Kejati Riau (Dodi/HRC)
Kondisi terkini proyek lapangan tenis yang berada di Komplek Kejati Riau (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Sanksi tegas akan diberikan kepada pelaksana kegiatan pembangunan lapangan tenis di Komplek Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Selain denda, pihak perusahaan juga terancam disanksi putus kontrak.

Proyek tersebut bernama Fisik Pembangunan Prasarana Pendukung Gedung Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau (Lapangan Tenis). Kegiatan tersebut berada di Satuan Kerja (Satker) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Adapun sumber dana adalah APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.580.249.838,75. Proyek tersebut dikerjakan CV Parsamean Utama dan disupervisi oleh CV Line Architecture.

Proyek tersebut dikerjakan berdasarkan kontrak dengan Nomor: 743.1/PUPRPKPP/CK/Kontrak-Fsk.Tenis,Kejati/05 tertanggal 14 Juli 2022. Sementara Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 743.1/PUPRPKPP/CK/Kontrak-Fsk.Tenis,Kejati/07 tertanggal 19 Juli 2022. Sedangkan masa kerja adalah 150 hari kalender.

Proyek tersebut diyakini tidak selesai sesuai kontrak kerja, yakni akhir Desember 2022. Hal itu diakui Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PUPR-PKPP Riau, Thomas Larfo Dimiera, Jumat (2/12).

"(Proyek lapangan) Tenis Kejati (Riau) memang ada potensi terlambat," ujar Thomas yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.

Pihaknya, kata Thomas, sudah melakukan sejumlah langkah-langkah, termasuk meminta pelaksana dalam hal ini CV Parsamean Utama, untuk mempercepat pengerjaan proyek. Namun hal itu, sebutnya, belum berjalan maksimal.

"Kami sudah berkali-kali memerintahkan pelaksana agar segera melakukan percepatan pelaksanaan, namun hasilnya belum maksimal," kata dia.

"Dalam waktu dekat, kami akan lakukan rapat kembali dengan pelaksana," sambungnya.

Thomas memastikan, akan ada sanksi tegas yang diberikan kepada pelaksana jika proyek tersebut tidak selesai tepat waktu. Salah satunya, dengan menjatuhkan denda, jika pelaksana diberikan kesempatan berupa perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X