Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPS di Kejati Riau, Ini Paparan Direktur D Jamintel Kejagung RI

- Selasa, 22 November 2022 | 17:04 WIB
Kejagung Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengamanan Proyek Strategis di Kejaksaan Tinggi Riau (Dodi/HRC)
Kejagung Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengamanan Proyek Strategis di Kejaksaan Tinggi Riau (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Acara tersebut dilaksanakan di Aula HM Prasetyo, Gedung Satya Adhi Wicaksana, Selasa (22/11).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Direktur D Jaksa Agung Muda pada Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung RI, Hari Setiyono. Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Kejati (Kajati) Riau, Supardi; Asisten Intelijen, Raharjo Budi Kisnanto; Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Se-Wilayah Riau, serta Kepala Seksi (Kasi) Intelijen dan Kasubsi Bidang Intelijen Kejari Se-Wilayah Riau.

Dalam sambutannya, Kajati Riau Supardi mengajak kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan serius. Dengan begitu, jajarannya bisa memahami mekanisme dan dalam pelaksanaan tugas kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).

"Kedepannya tidak timbul permasalahan hukum," ujar Kajati.

Sementara itu, Direktur D Jamintel Kejagung RI Hari Setiyono menyampaikan, tujuan diadakan kegiatan tersebut. Yaitu, untuk memberikan pengetahuan dan evaluasi kinerja dalam pengamanan proyek strategis yang ada di wilayah hukum Kejati Riau.

"Upaya kegiatan pembangunan strategis yang lakukan pengawalan oleh tim, diharap dapat selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran," kata Hari.

Selanjutnya, dia menjelaskan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Intelijen. Antara lain, melaksanakan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM.

Semuanya itu, kata Hari, dilaksanakan oleh Jamintel Kejagung RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

"Khusus kegiatan pengamanan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan RI dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan negara," sebut Hari.

"Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan bagian dari peran Intelijen Penegakan Hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis," sambungnya memungkasi dalam kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat itu.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X