HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Provinsi Riau masuk dalam salah satu Provinsi dengan kondisi keuangan Pemerintah dengan level kemandirian fiskal. Setelah berhasil menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Provinsk Riau saat ini tidak lagi harus tergantung dari dana transfer dari pusat.
Gubernur Riau, Syamsuar, mengtakan, hasi ini merupakan kabar baik yang oleh diukir Pemprov Riau. Setelah berbagai upaya menaikkan PAD, baik dari sektor pajak maupun dari sektor pendapatan sumber daya alam dan lainnya. Dan kini kondisi keuangan Pemprov Riau sudah masuk level kemandirian fiskal.
"Alhamdulillah, berdasarkan data struktur APBD Provinsi Riau dari 2019 s/d 2023, dapat disimpulkan bahwa Pemprov Riau semakin baik dalam konsistensi peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan keuangan pada Dana Transfer Pusat," ujar Gubri Syamsuar di Pekanbaru, Rabu (9/11).
Dijelaskan Gubri, berdasarkan data Srruktur APBD Riau tahun 2019 sampai dengan 2023, setiap tahunnya PAD meningkat, dan dana transfer dari pusat juga tidak stabil setiap tahunnya. Maka dapat disimpulkan Pemprov Riau semakin baik Dalam konsistensi Peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan keuangan pada Dana Transfer pusat.
“Pada Tahun 2022 ini, telah membuktikan bahwa Postur APBD telah didesain menggambarkan kemandirian fiskal, dimana Komposisi angka PAD lebih Besar dibanding Dana Transfer pusat, meskipun Riau sebagai Daerah Penghasil. Dengan demikian Pemprov Riau juga secara pasti menuju derajat desentralisasi lebih baik. Ini sebagai bukti jajaran Pemprov Riau mampu melakukan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata Gubri.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD. Dengan daerah jangan tergantung terus dengan dana transfer dari pusat. Daerah harus mampu menggali dan meningkatkan PAD nya sendiri.
“Kemandirian fiskal merupakan perbandingan PAD terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun Anggaran 2019, APBD Provinsi Riau sebesar Rp9,421 T, terdiri dari Dana Transfer sebesar Rp5,813 T dan PAD sebesar Rp3,064 T. Tahun Anggaran 2020, APBD Provinsi Riau sebesar Rp8,736 T terdiri dari Dana Transfer sebesar Rp5,417 T dan PAD sebesar Rp3,316 T. Tahun Anggaran 2021, APBD Provinsi Riau sebesar Rp9,183 T terdiri dari Dana Transfer sebesar Rp5,116 T dan PAD sebesar Rp4,014 T,” jelas Syahrial.
Dan pada Tahun Anggaran 2022, APBD Provinsi Riau sebesar Rp8,932 T, terdiri dari Dana Transfer sebesar Rp4,084 T dan PAD sebesar Rp4,839 T. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023, target APBD sebesar Rp9,178 T, terdiri dari Dana Transfer sebesar Rp3,764 T dan PAD sebesar Rp5,410 T,” tambahnya.
Pada APBD TA 2022 dan target APBD TA 2023, tercatat PAD sudah lebih besar dari Dana Transfer. Menunjukkan bahwa Riau sudah masuk level kemandirian fiskal.
