Kajari Kampar Dilaporkan ke Pengawasan Kejati Riau, Ini Persoalannya

- Senin, 19 September 2022 | 15:53 WIB
Ketua Umum DPN Petir, Jackson Sihombing (kanan) melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kampar, Arif Budiman ke Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau (Dodi/HRC)
Ketua Umum DPN Petir, Jackson Sihombing (kanan) melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kampar, Arif Budiman ke Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Arif Budiman dilaporkan ke Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kampar itu dinilai tidak profesional menangani perkara dugaan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang oleh oknum Camat Tambang.

Laporan itu disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Tri Karya (PETIR), Senin (19/9). Selain ke Pengawasan Kejati, laporan tersebut juga ditembuskan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

"Sudah 6 bulan laporan dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang jabatan oknum Camat Tambang, laporan tersebut pelimpahan dari Kejati Riau ke Kejari Kampar. Namun hingga kini tidak ada pergerakan sama sekali," ujar Ketua Umum DPN Petir, Jackson Sihombing saat ditemui di Kejati Riau.

Menurut Jackson, Kajari Kampar, Arif Budiman tidak profesional menangani perkara tersebut. Dikatakan dia, hingga saat ini oknum Camat Tambang tersebut masih melenggang bebas fan tetap melakukan aktivitas Galian C di kawasan tersebut.

"Dasar kami melaporkan Kejari Kampar ke Aswas dan Jamwas, kami patut menduga laporan tersebut dipetieskan oleh Kejari Kampar. Sudah enam bulan, Arief Budiman tidak bekerja. Sepertinya dia  bersantai tanpa beban," sebut Jackson.

Baca Juga: Uang Saku Terkuras, Mahasiswa Keluhkan Naiknya Harga BBM

"Kami berharap dia (Arif Budiman, red) dicopot. Nama baik institusi dipertaruhkan," sambung Jackson.

Sebelumnya, DPN Petir oknum Camat Tambang berinisial A ke pihak Kejaksaan. Dia diduga terlibat dalam bisnis galian C ilegal. Selain disinyalir menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya sebagai Camat Tambang, A juga diduga membuat pemufakatan jahat dalam bisnis ilegal tersebut.

"Camat berwenang menegakkan peraturan perundang-undangan di wilayahnya. Seperti mencegah Galian C ilegal karena melanggar Undang-undang Pertambangan Minerba dan Undang-undang Lingkungan Hidup," ungkap Jackson Sihombing belum lama ini.

Dia menyayangkan, Camat Tambang malah ikut berbisnis galian C ilegal. Sehingga Camat mendapat nilai ekonomis dari bisnis Galian C ilegal tersebut.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

UMP Riau 2023 Rp3.105.000 Dibatalkan!

Kamis, 17 November 2022 | 09:43 WIB
X