Penuntutan Perkara Penadahan di Kampar Dihentikan Melalui Mekanisme Restorative Justice

- Selasa, 13 September 2022 | 11:24 WIB
Penghentian penuntutan perkara melalui mekanisme Restorative Justice (Dodi/HRC)
Penghentian penuntutan perkara melalui mekanisme Restorative Justice (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, KAMPAR - Muhammad Wahyu Firmansyah tak menyangka perbuatannya membeli handphone Android dengan harga murah membawanya berurusan dengan penegak hukum. Dia menjadi tersangka kasus tindak pidana penadahan, hingga akhirnya penuntutan perkaranya dihentikan pihak Kejaksaan.

Wahyu adalah pemilik konter Handphone di Desa Ranah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Pada Sabtu (26/3) pagi lalu, dia membeli 1 unit Hp merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro warna rose gold yang ditawarkan seseorang bernama Dede dan Yopi yang datang ke konternya.

Setelah melalui proses tawar menawar, akhirnya Wahyu membeli Hp tersebut dengan harga Rp900 ribu dan menyerahkan uang sebesar Rp500 ribu. Untuk sisanya dibayarkan pada siang harinya.

Wahyu membelinya di bawah harga pasar tanpa dilengkapi dengan kwitansi pembelian dan tanpa kotak dari gawai tersebut.

Baca Juga: Borussia Dortmund Umumkan Tour 2022, Salah Satunya Indonesia

Disinyalir, Hp tersebut merupakan barang curian dari pemilik yang sah, yaitu Panji Kurniawan. Nama yang disebutkan terakhir sebelumnya membeli Hp tersebut dalam kondisi baru dengan harga Rp3,9 juta.

Lalu, pada Jumat (22/7) sekitar pukul 22.00 WIB, Wahyu ditangkap polisi dari Polres Kampar dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Hp Xiaomi Redmi Note 10 Pro warna rose gold pada dirinya. Atas hal itu dia kembali menyandang status tersangka yang diduga melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Singkat cerita, perkara tersebut dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar. Korps Adhyaksa yang dikomandani Arif Budiman kemudian mengajukan perkara itu untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif Justice.

Permohonan itu disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Kejaksaan Agung RI, Fadil Zumhana, dalam ekspos yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Dr Supardi, Wakil Kajati (Wakajati) Akmal Abbas, dan Kasi Oharda pada Asisten Pidana Umum (Aspidum) Faiz Ahmed Illovi.

Adapun pertimbangannya karena telah memenuhi Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai Perwujudan Kepastian Hukum. Diantaranya, telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf kepada korban.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

UMP Riau 2023 Rp3.105.000 Dibatalkan!

Kamis, 17 November 2022 | 09:43 WIB
X