Riau Punya Serapan Karbon 140 Juta Ton pada 2030, Sumbang COe2 Tertinggi Bagi Indonesia

- Rabu, 10 Agustus 2022 | 12:09 WIB
Sekretaris Direktorat Jenderal PKTL), Hanif Faisol, foto bersama Kadis LHK, usai Workshop I Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional  Indonesia's FOLU Net Sink 2030
Sekretaris Direktorat Jenderal PKTL), Hanif Faisol, foto bersama Kadis LHK, usai Workshop I Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Provinsi Riau termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi lahan gambut dan mangrove yang luas. Sehingga provinsi Riau dinilai sangat seksi, dan punya potensi besar untuk membantu pencapaian serapan karbon 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen (COe2) di Indonesia pada tahun 2030.

Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Hanif Faisol, usai Workshop I Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional  Indonesia's Forest and Other Land Use Net Sink atau FOLU Net Sink 2030, mengatakan Riau memberikan sumbangan COe2 cukup tinggi.

"Untuk memenuhi target 140 juta ton COe2 ini, kita harus dukung penuh dengan menggunakan semua kekuatan kita, termasuk di tingkat provinsi. Ada tiga pulau yang sumbangan kontribusi volumenya besar, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Di Sumatera ini, termasuk Riau yang cukup besar sumbangannya. Tingkat pilihan lokasinya yang juga cukup ekstrim tinggi dan sumbangannya hampir 5,4 juta hektar untuk menyumbang karbon," ujar Hanif.

Dijelaskannya, untuk penyusunan rencana kerja sub nasional Indonesia's Folu Net Sink 2030 sangat diperlukan, mulai dari sosialisasi hingga workshop. Sebagai acuannya, lanjut Hanif, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon atau NEK.

Termasuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dalam Pembangunan Nasional serta penurunan emisi sangat ditentukan oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya. Hal ini mengingat bahwa sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya adalah satu-satunya sektor yang selain menjadi sumber emisi juga sekaligus menjadi penyerap GRK.

"Jadi ini yang sedang kita susun dengan melibatkan seluruh pelaku di tingkat provinsi. Kita punya waktu sebulan setengah sampai 2 dua bulan dari sekarang untuk menyesuaikan dengan rencana kerja nasional. Lalu akan diimplementasikan sampai 2030. Nanti banyak yang akan diintervensi dan disusun bersama," jelasnya.

Berdasarkan konsep ini diharapkan penyimpan atau penguatan serapan karbon dengan pendekatan carbon net sink dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, dapat menjadi solusi. Memperhatikan hal tersebut Menteri LHK telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Dijelaskannya, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.

Sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca, yakni berkontribusi sekitar 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau net-zero emission. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menyatakan bahwa sektor FOLU Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya, akan mencapai kondisi Net Sink pada tahun 2030.

"Pemerintah Daerah sangat diharapkan berperan aktif sebagai pemangku kebijakan di daerah untuk mendorong percepatan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat daerah," jelasnya.

Halaman:

Editor: Nurmadi

Tags

Terkini

Situs DPRD Riau di Hack!

Jumat, 30 September 2022 | 16:17 WIB

Tengku Fauzan Jabat Plt Sekwan Gantikan Jhoni Irwan

Rabu, 14 September 2022 | 13:48 WIB
X