Nasib Tenaga Honorer Masih Terkatung, November 2023 Bakal Diberhentikan

- Selasa, 28 Juni 2022 | 11:35 WIB
Kepala BKD Ikhwan Ridwan
Kepala BKD Ikhwan Ridwan

 

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Nasib pegawai honor dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, masih terkatung dan akan ditentukan pada pertemuan forum Kepala daerah se Indonesia, yang juga dihadiri oleh Mentri Dalam Negri (Mendagri) pada akhir bulan Juli ini. Jika Mendagri tidak setuju usulan Gubernur untuk mempertahankan tenaga honorer, maka siap-siap 19.690 tenaga honorer di Riau akan diberhentikan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, mengatakan, dari penegasan dari Menteri bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD, jika kepala daerah tidak menjalankan apa yang menjadi aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018, maka akan menjadi temua dan diberikan sangsi.

“Pak Mahfud sudah memberikan statmen, jika kepala daerah tidak menjalankan sesuai PP yang telah dikeluarkan, maka dikenakan sangsi, karena jadi temuan. Tapi semu keputusan dari pemerintaj pusat masih kita tunggu, dan akan ada pertemuan seluruh Gubernur untuk membahas nasib tenaga honorer ini. Mudah-mudahan ada solusinya,” ujar Ikhwan Ridwan.

Dijelaskan Ikhwan, pihaknya telah mendata seluruh tenaga honorer dilingkungan Pemprov dan hasilnya terdapat 19.690 tenaga honorer yang bekerja di Pemprov Riau, di 12 Kabupaten Kota. Dari data yang masuk paling banyak tenaga honorer di dunia pendidikan terutama guru di Kabupaten Kota.

“Data yang masuk tenaga honorer kita ada sebanyak 19.690 orang, paling banyak di Dinas Pendidikan sekitar 13.284 tenaga administrasi termasuk Guru honor yang tersebar diseluruh Kabupaten Kota, guru sekitar 8.000 an. Ini masih ada usaha untuk mengunpulkan Gubernur seluruh Indonesia. Itu data terbanyak data honorer paling banyak Jawa Barat 52.119 tenaga honor, Aceh 36.000 Jateng 36.000, tentunya Gubernur berharapa jangan sampai terjadi gejolak,” kata Ikhwan.

Terkait dengan keinginan Gubernur Riau, Syamsuar, menjadikan tenaga honorer sebagai pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Ikhwan mengatakan, keingunan Gubernur sudsh disampaikan, baik kepada Mentri maupun setiap pertemuan dengan pemerintah pusat dan Gubernur se Indonesia.

“Keinginan Gubernur ingin dijadikan P3K tenaga honorer kita sudah disampaikan. Memang ada syaratnya juga untuk menjadikan P3K, salah satunya haris Sarjana karena yang SMA tidak bisa, selain itu formasi yang tersedia. Nah sekarang sudah kita data lagi disusun mana tenaga honor kita yang tamat SMA dan yang Sarjana,” kata Ikhwan.

Lebih jauh dikatakan Ikhwan, sesuai dengan pasAl 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK menyebutkan bahwa Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan.

 

Halaman:

Editor: Nurmadi

Tags

Terkini

X