Gelombang Penolakan Calon Pj Wako Pekanbaru dan Kampar Diluar Usulan Gubri Semakin Tinggi

- Sabtu, 14 Mei 2022 | 13:07 WIB
Calon Pj Wako dan Kampar masih jadi polemik
Calon Pj Wako dan Kampar masih jadi polemik

 

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau, belum menerima Surat Keputusan resmi dari Mentri Dalam Negri (Mendagri), terkait dengan penunjukan Penjabta (Pj) Bupati Kampar Pj Walikota Pekanbaru. Namun gelombang penolakan terhadap dua calon dia Pj kepala daerah ini mulai bermunculan.

Pasalnya, Mendagri dari informasi yang berkembang telah menandatangani SK calon Pj Kampar dan Pekanbaru, dan dua nama calon tersebut tidak masuk dalam rekomendasi dari Gubernur Riau, yakni Pj Pekanbaru Muflihun dan Pj Bupati Kampar Kamsol. Tentu penolakan terhadap calon yang tidak diusulkan Gubernur Riau ini, semakin besar karena masyarakat menilai kedua calon ini, bermain sendiri sampai ketingkat pusat.

Praktisi hukum, Armilis Ramaini, melalui rilisnya mengatakan, jika memang benar Kemendagri akan menunjuk Pj Bupati Kampar dan Pj Walikota Pekanbaru, di luar dari nama yang sudah diusulkan, maka Gubernur, DPRD, dan masyarakat Riau, harus menolaknya.

“Gubernur bersama komponen lainnya harus melawan keputusan itu secara konstitusional. Masa iya usulann oligarki yang malah akan diterima, sementara usulan gubernur dikangkangi. Ini sudah pelecehan. Maka harus dilawan," kata Armilis.

Dijelaskan Armilis, ia merasa aneh, nama yang diusulkan gubernur secara resmi, malah tidak digubris oleh pemerintah pusat. Padahal calon yang diusung oleh Gubernur Riau, merupakan calon yang juga sangat dihormati dan dikenal oleh masyarakat Kampar, sebut saja Imron Rosyadi, yang digadangkan menjadi Pj Bupati Kampar, atau calon lainnya. Armilis menilai kalau memang benar ada tikung menikung calon Pj, ini menandakan ada kepentingan oligarki.

"Ini bukti carut marut tata kelola pemerintahan kita. Dan jika ini memang benar-benar terjadi, maka pemerintahan bersih yang diharapkan, tak akan didapat. Sebab pj kepala daerah yang akan bertugas, sudah diboncengi oleh kepentingan oligarki," paparnya.

“Maka oleh sebab itu, harus dilawan, karena ini menyangkut harkat dan marwah Gubernur dan masyarakat Riau. Jika memang benar akhirnya SK itu keluar, maka Gubernur jangan sampai melantik mereka," katanya.

Bentuk perlawanan lainnya, jelanya, Direktur Dirjen Otda harus dilaporkan ke Ombusmen dan menggungat Mendagri ke PTUN. "Gubernur juga harus mengembalikan SK tersebut, karena pejabat yang ditunjuk di luar dari yang direkomendasikan," tambahnya.

Armilis juga mengaku mencium aroma transaksional, oleh oknum pejabat di daerah dengan oknum pejabat di kemendagri. Sehingga nama yang ditunjuk diluar nama yang direkomendasikan.

Halaman:

Editor: Nurmadi

Tags

Terkini

X