Minta Pemprov Tarik 'Surat Sakti' Terkait Gedung LAM Riau, BPU : Rumah Adat Kami Tidak Boleh Diambilalih

- Selasa, 19 April 2022 | 03:51 WIB
Ketua Umum Harris Kampay bersama pengurus BPU LAMR
Ketua Umum Harris Kampay bersama pengurus BPU LAMR

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Badan Pengembangan Usaha Lembaga Adat Melayu Riau angkat bicara perihal 'surat sakti' yang baru saja dikeluarkan Pemerintah Provinsi Riau terkait Gedung LAM Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Menurut BPU LAM Riau, kebijakan Pemprov Riau tersebut telah melukai hati para pemuda Melayu Riau.

Adapun surat tersebut terkait permintaan pengembalian aset Gedung LAM Riau. Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto itu, kebijakan tersebut diambil dalam rangka penataan aset milik Pemprov Riau. Surat tersebut diterbitkan pada 18 April 2022, di tengah kisruh kepengurusan di lembaga adat tersebut.

Terkait hal itu, Ketua Umum BPU LAM Riau, Harris Kampay mengatakan, pengambilalihan gedung tersebut bisa memecah belah persatuan masyarakat Melayu yang ada di Bumi Lancang Kuning. Betapa tidak, rumah para tetua adat diambil paksa, dengan sejumlah dalih.

"Kami pemuda-pemudi Melayu, akan siapkan barisan. Rumah adat kami tidak boleh diambil alih. Orang tua kami itu sampai hari ini pengurus legal," ujar Harris Kampay.

Harris Kampay menegaskan, agar Pemprov Riau segera menarik lagi surat tersebut. Hal tersebut demi terciptanya suasana aman, harmonis dan nyaman di tengah masyarakat Riau.

"Masih banyak gedung-gedung lain yang merupakan aset Pemprov Riau yang mau ditertibkan. Kenapa menyorot gedung LAM Riau yang notabenenya milik masyarakat Melayu Riau," tegas pria bergelar doktoral itu.

Seperti diketahui, dalam surat yang diterbitkan Sekdaprov Riau SF Harianto, ditujukan kepada Ketum DPH dan Ketum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau, ditandatangani oleh Sekdaprov Riau selaku Pengelola Barang, SF Haryanto.

Berkenaan dengan hal diatas, dalam rangka Penataan Tata Kelola Barang Milik Daerah yang sesuai dengan aturan hukum, maka, untuk sementara waktu agar LAMR untuk mengosongkan Gedung yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 39 Pekanbaru.

LAM Riau, lanjutan isi surat tersebut, diminta mengajukan kembali perpanjangan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan oleh pihak lain sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Editor: Dodi Ferdian

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polisi Tindak Tegas Sejumlah SPBU Nakal di Riau

Senin, 15 Agustus 2022 | 13:26 WIB
X