60 Ribu Ha Kawasan TNTN Rusak, Edaran Larang Tanam Sawit Terbit

Baca Juga: Ledakan Bom Terjadi di Sibolga, Kapolda: Tidak Berkaitan dengan Aksi Terorisme

Lanjut Heru, dasar pembuatan surat edaran ini adalah yang pertama, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Kedua, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 tahun 1999.

Ketiga, UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Keempat, UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu kelima, Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Disebutkan Heru, untuk sawit yang sudah ada di dalam kawasan TNTN (eksisting), akan dilakukan penanganan sesuai peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Merasa Tak Sanggup Urus Negara, Presiden Armenia Mengundurkan Diri

"Dalam kawasan TNTN yang telah rusak, lahan kosong, areal terbuka, tidak 
berhutan, di sela tanaman sawit yang berada dalam zona rehabilitasi akan dilakukan rehabilitasi dengan tanaman selain sawit terdiri jengkol, petai, durian, kemiri, aren, melinjo, manggis, duku, jerenang, kempas, matoa, meranti, kruing, pulai, jabon, senggon dan mahoni," sebut dia.

"Penanaman dilakukan dengan pola campuran antara tanaman MPTS (Multy Purpose Tree Species,red) atau serbaguna dengan tanaman kehutanan," kata Heru.

Heru mengungkapkan, kegiatan rehabilitasi yang dimaksud, dilakukan dalam rangka pemulihan ekosistem TNTN, yang dalam implementasinya dmelibatkan masyarakat setempat dengan pola kemitraan dalam bentuk Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) sesuai dengan Perdirjen KLHK Nomor 6 Tahun 2018.