HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) Riau, akhirnya menyepakati pembebasan dan ganti rugi lahan masyarakat di Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, setelah lebih dari satu tahun tidak ada kata sepakat.
Kesepakatan pembebasan lahan milik masyarakat sepanjang 700 Meter tersebut, setelah rapat membahas percepatan pembebasan lahan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang, antara Sekdaprov Riau, SF Hariyanto, bersama Kepala Kanwil BPN/ATR Riau, M Syahrir, serta Kejati Riau, Senin (10/1), di Kantor BPN Riau.
“Tadi kita bersama Kepala BPN dan Wakil Kejati Riau membahas ruas jalan tol Pekanbaru-Bangkinang yang belum dibebaskan. Sudah disepakati lahan masyarakat sekitar 700 meter yang belum diganti rugi, tepatnya di Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar,” ujar Sekda.
Dijelaskan Sekda, ruas jalan tol Pekanbaru-Bangkinang yang mencapai 40 Kilometer tersebut terdapat 13 bidang lahan masyarakat yang belum dibebaskan, karena masyarakat tidak menerima harga ganti rugi, sebab ada perbedaan harga di lahan lain.
"Ke 13 bidang lahan itu milik 9 orang, kemarin itu ada permasalahan harga satuan bidang yang kurang pas. Kemarin sudah diukur ulang oleh Masyarakat Profesi Penilai Tanah (MAPPI), dan harganya sudah disepakati. Alhamdulillah sembilan orang pemilik 13 bidang lahan itu sudah sepakat dan tanda tangan semua," jelasnya.
Dengan telah disepakatinya pembebasan lahan tersebut, maka ruas jalan tol sepanjang 700 meter tesebut sudah bisa dikerjakan, karena masyarakat sudah bersedia untuk dikerjakan. Ditargetkan pada bulan Maret tahun 2022 sudah selesai pengerjaanya.
"Alhamdulillah mulai besok itu sudah bisa dikerjakan, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan segera, sehingga kita harapkan awal Maret nanti pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang sudah bisa diresmikan oleh pak Presiden," kata Sekda.
Sedangkan untuk pembebasan lahan yang berada dikawasan hutan milik negara, Sekda mengatakan akan kembali mengusulkan ke Kementrian Kehutanan dan PUPR. Untuk lahan tersebut tidak sulit untuk menyelesaikannya karena milik negara.
“Kawaan hutan itu akan kita usulkan kembali, memang ada kemarin beberapa trase jumlahnya yang berbeda antara Gubernur dan Mentri PUPR, ada sekitar kalau tak salah 900 meter itulah yang akan diperbaiki,” jelas Sekda.
Sementara itu, kepala BPN/ATR M Syahrir, mengatakan, pihaknya bersama Pemprov Riau telah sepakat untuk membebaskan lahan masyarakat yang masih tertunda tersebut. Pengukuran lahan bersama masyarakat telah selesai dan akan diganti rugi sesuai dengan kesepakatan bersama.
“Untuk ganti rugi lahan masyarakat sudah disepakati, harganya bervariasi kami ini hanya memfasilitasi. Jalan yang diganti rugi itu yang di Sungai Pinang itu, jembatan yang putus itu. Kalau itu sudah selesai bisa diresmikan,” kata M Sahrir.
