Masyarakat Diminta Waspadai Penawaran Aset Kripto yang Tidak Terdaftar di Bappebti

- Jumat, 3 Desember 2021 | 19:25 WIB
Ilustrasi Mata uang Crypto (Foto: WorldSpectrum On Pixabay)
Ilustrasi Mata uang Crypto (Foto: WorldSpectrum On Pixabay)

HALUANRIAU.CO, RIAU - Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran investasi aset kripto yang saat ini marak, agar tidak menjadi korban penawaran pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

“Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” ujar  Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing, melalui keterangan tertulisnya, dikutip dari Mediacenterriau pada Jumat (03/12/2021).

Tongam mengungkapkan, pihaknya telah menghentikan satu entitas yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin. Selain itu Satgas juga menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga money game dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin.

“Sebelum berinvestasi kripto, masyarakat harus melihat, pertama daftar pedagang kripto dan kedua daftar aset kriptonya di Bappebti sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto ini sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto,” ujarnya.

Baca Juga: Cegah Varian Omicron, Imigrai Tolak 19 WNA Masuk ke Indonesia

Lebih lanjut Tongam menyampaikan, belakangan juga marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan/menyetorkan dananya.

Untuk itu, SWI meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

  1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
  2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
  3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Editor: Taufik Ilham

Sumber: Media Center Riau

Tags

Artikel Terkait

Terkini

AHASS Bagi-bagi Voucher untuk Honda Kesayangan

Kamis, 20 Januari 2022 | 18:24 WIB

MODENA Customer Care Siap Sedia 365 Hari

Rabu, 19 Januari 2022 | 22:55 WIB

Capella Honda Sambut Tahun Baru dengan Kemilau

Rabu, 12 Januari 2022 | 21:00 WIB

Komunitas HCCI Jelajah Alam Riau dengan Honda CRF150L

Selasa, 11 Januari 2022 | 14:29 WIB

UNRI Siap Dukung Program PHR

Kamis, 23 Desember 2021 | 17:10 WIB
X