KONI Daerah Kritik KONI Riau dan TPP, Buat Aturan Sendiri Abaikan Hasil Rakerprov

- Sabtu, 27 November 2021 | 15:55 WIB
Ketua umum KONI Kabupaten Indragir Hulu, Supri Handayani
Ketua umum KONI Kabupaten Indragir Hulu, Supri Handayani

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Keputusan tim penyaring dan penjaringan (TPP) calon Ketua Umum KONI Riau periode 2021-2025, terus mendapat kritikan dari KONI Kabupaten Kota dan juga Pengurus Provinsi cabang Olahraga (Cabor). Karena KONI Riau dinilai telah melemahkan KONI daerah, dan tidak mengindahkan hasil rapat kerja Provins (Rakerprov) KONI.

Ketua umum KONI Kabupaten Indragir Hulu, Supri Handayani, mengatakan, keputusan tim TPP KONI Riau membuat aturan sendiri tanpa melibatkan KONI daerah dan juga Pengprov cabor. Bahkan keputusan tersebut sarat dengan kenpentingan pengurus KONI Riau, yang ingin maju sebagai calon Ketua, namun tidak mendapatkan dukungan KONI Kabupaten Kota.

“Kami meyakini persyaratan bagi calon ketua KONI Riau yang dibuat oleh tim penjaring dan penjaringan tersebut, hanya untuk meloloskan pengurus KONI yang ikut maju sebagai calon ketua. Sementara kami dari Kabupaten Kota tidak ada yang mendukungnya. Ini cara-cara yang tidak benar, dan tidak sesuai dengan sportifitas olahraga,” jelas Supri.

“Kalau ada hubungan baik antara KONI Kabupaten Kota dan KONI Riau, pastilah tidak akan terjadi kisruh ini. Mengapa KONI daerah tidak mau mendukung salah satu pengurus KONI Riau yang ingin maju, tentu ini karena KONI Riau selama berjalan tidak sesuai aturan. Kalau pimpinan baik dan menggandeng anggota, pastilah akan mendapatkan dukungan,” tambah Supri.

Keputusan TPP yang menghilangkan hasil rakerprov KONI di komisi B, dengan persyaratan dukungan 4 Kabupaten Kota, sebagai salah satu bukti bahwa TPP dan KONI Riau sudah berkolaborasi. Bahkan sekretaris TPP terpaksa mengundurkan diri, karena apa yang dijalankan oleh ketua TPP dan KONI Riau sudah tidak benar. Dan penandatanganan keputusan hanya ditandatangani oleh 4 orang TPP.

“Tentu kami mempertanyakan syarat pencalonan Ketum KONI Riau yang hanya mensyaratkan dukungan 25 persen suara anggota KONI Riau, tanpa mencantumkan  syarat minimal 4 dukungan KONI kabupaten/kota. Padahal sesungguhnya persyaratan ini telah di bahas pada Rakerprov KONI Riau 12 April lalu,” katanya.

“Anggota raker yang ada di komisi B mempunyai bukti foto bahwa hal tersbut memang dibahas karena ada bukti slide. Statemen ketua tim penjaringan mengatakan bahwa persyaratan tersebut tidak ada dalam keputusan raker, maka untuk memutuskan persyaratan calon Ketum KONI Riau dibuat melalui rapat pleno pengurus tentu bertentangan dengan hasil rakerprov,” katanya lagi.

 

Berikut hasil persyaratan calon ketum KONI hasil rakerprov. Sesuai dengan pasal 33 ayat 5, secara nyata memang telah dibahas. Rapat pleno hanya merupakan rapat seluruh pengurus dan fokus pembahsan hanya hal-hal berkaitan dengan program kerja (rujukan ART pasal 37 ayat 6).

 

Halaman:

Editor: Nurmadi

Tags

Terkini

X