HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto, secara resmi membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Indonesia’s Folu Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Riau. FGD Implementasi Indonesia’s Folu Net Sink, ini diselenggarakan dalam rangka Pelaksanaan Rapid Regulatory and Institutional Assessment Kebijakan FOLU Net Sink 2030 untuk Mendukung Nationally Determined Contribution (NDC).
Dalam sambutannya, Sekdaprov Riau mengatakan bahwa Provinsi Riau memiliki kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola secara bijaksana, sehingga memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kehidupan. NDC merupakan komitmen setiap negara pihak terhadap Persetujuan Paris.
"Kita menyadari, bahwa pengelolaan SDA yang tidak bijaksana justru akan menimbulkan berbagai bencana, seperti kekeringan, banjir dan fenomena perubahan iklim yang mengakibatkan krisis air, pangan dan energi, sehingga mengancam kehidupan kita semua," kata Sekdaprov Riau, SF Hariyanto, Kamis (25/5), di Hotel Pangeran Pekanbaru.
Dijelaskannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), sedang melakukan kajian untuk menilai sejauh mana kebijakan di daerah dalam pelaksanaan Indonesia FOLU Net Sink 2030, guna mendukung capaian target penurunan emisi karbon secara nasional (NDC).
Oleh karena itu, pihaknya sangat menyambut baik diselenggarakannya FGD ini, yang dimaksudkan untuk penguatan peran Pemerintah Provinsi Riau, dalam mengkoordinasikan aksi mitigasi sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Indonesias FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Riau sampai ke tingkat tapak.
"Kami yakin melalui Forum ini akan diperoleh pemahaman yang baik bagi para pihak di daerah, sehingga kontribusi Provinsi Riau terhadap komitmen nasional tersebut dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya," kata Sekdaprov Riau.
Sekda juga sempat menyinggung soal Pembangunan rendah karbon. Menurutnya, pembangunan rendah karbon sebagai platform baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan rendah karbon dan meminimkan eksploitasi sumber daya alam.
"Sebagai salah satu Provinsi Pilot melalui MoU Gubernur Riau dan Kepala Bappenas, Riau telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon (RPKD) Provinsi Riau, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2022, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK Provinsi Riau," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod menambahkan bahwa Rencana Pembangunan Rendah Karbon merupakan bagian dari Riau Hijau sebagai kebijakan dan komitmen daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan IKLH dan penurunan emisi GRK.
Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Indonesias Folu Net Sink 2030 dan telah diinternalisasikan dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau, agar manfaatnya dapat diwujudkan secara nyata di tingkat tapak.
"Dalam pelaksanaannya tentu sangat diharapkan dukungan dan fasilitasi dari KLHK dan Para Pihak, agar program yang telah dilaksanakan selama ini dapat diperkuat sehingga mendukung komitmen NDC di tingkat nasional," kata Mamun Murod.
