Kejari Rohil Sosialisasi Peningkatan Demokrasi Pemilu 2024 di Kecamatan Rimba Melintang

HALUANRIAU.CO, ROKAN HILIR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) melakukan sosialisasi peningkatan demokrasi bagi masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Selain Korps Adhyaksa itu, sosialisasi Kuya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Rohil.

Dikatakan Kepala Kejari (Kajari) Rohil, Yuliarni Appy melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Yogi Hendra, kegiatan ini ditaja oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Adapun tujuan kegiatan ini adalah agar masyarakat yang ada di Kecamatan Rimba Melintang mempunyai wawasan yang utuh dan kesadaran terhadap pentingnya Pemilu sebagai pesta demokrasi.

"Dengan begitu, masyarakat ini benar-benar dengan kesadaran yang tinggi dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang," ujar Yogi Hendra, Jumat (2/12).

Dikatakan Yogi, pihaknya mendukung penyelenggara menyukseskan pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Yakni, dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan hukum.

"Di bidang intelijen, akan mendukung dalam hal pengamanan, penerangan hukum dan penyuluhan hukum masyarakat serta turut mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," sebut dia.

Berdasarkan hasil mitigasi, sebut Yogi, ada empat konsentrasi pencegahan, yang meliputi hoaks atau berita bohong, politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), dan ketidaknetralan ASN, TNI, serta Polri. Empat konsentrasi pencegahan itu, harap dia, bisa dihadapi bersama pemangku kepentingan, salah satunya bersama dengan Bawaslu.

Selanjutnya, Yogi menjelaskan hoaks bisa menjadi potensi yang tinggi di pelaksanaan Pemilu 2024. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi kerawanan.

"Potensi ini tinggi, karena pemilih pemula tahun 2024 dapat menembus 50 persen. Yang artinya, jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi ancaman bagi demokrasi," beber Kasi Intelijen.

"Lalu politik uang ini trennya tidak pernah turun. Dia akan selalu bergerak, maka ini jadi perhatian kami," sambungnya.

Sementara itu, terkait netralitas baik ASN, dan TNI/Polri, pihaknya mengingatkan hal itu harus tetap dijaga dalam pemilu. Yogi juga mengingatkan agara masyarakat jangan terbawa dalam politisasi identitas yang kerap memakai SARA menjadi alat kegaduhan.