Masih Jabat Ketua DPRD, Fraksi PKS Sebut Paripurna Pemberhentian Hamdani Ilegal

- Selasa, 2 November 2021 | 13:18 WIB
Ketua Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi (dua dari kiri) beserta anggota fraksi saat konferensi pers menanggapi paripurna pemberhentian Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. (Istimewa/Akmal)
Ketua Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi (dua dari kiri) beserta anggota fraksi saat konferensi pers menanggapi paripurna pemberhentian Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. (Istimewa/Akmal)


HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menilai bahwa paripurna pegumuman pemberhentian Hamdani ialah ilegal.

Dimana dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Gurnama tersebut mengumumkan bahwa Hamdani dicopot dari kursi Ketua DPRD Pekanbaru, terhitung hari ini, Selasa (2/11).

Penilaian ilegal tersebut dimana administrasi paripurna tidak ditandatangani oleh Hamdani selaku Ketua DPRD Pekanbaru.

"Melanggar aturan tata tertib di pasal 135, dimana surat-surat itu ditandatangi oleh Ketua DPRD, kecuali berhalangan," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi.

Tidak hanya paripurna saja yang dinilai ilegal, rapat Banmus sebelumnya juga ilegal tanpa persetejuan Ketua DPRD.

Baca Juga: Pemberhentian di Paripurnakan, Hamdani Diberhentikan Sebagai Ketua DPRD Pekanbaru

"Apapun keputusan Banmus dan keputusan Paripurna ini dianggap tidak sah. Ini mohon perhatian kepada Gubernur, melihat bagaimana situasi saat ini," sambungnya.

Berdasarkan hal itu, Fraksi PKS DPRD Pekanbaru masih menganggap Hamdani sebagai Ketua DPRD. "Setakat ini masih menganggap Hamdani (sebagai) Ketua DPRD, (jika) ada pimpinan lain berarti ada dualisme kepemimpinan," tutupnya.

Editor: Taufik Ilham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Muscab Serentak Demokrat Riau Resmi Dibuka

Senin, 18 April 2022 | 20:47 WIB
X