Rekomendasi 'Lengserkan' Hamdani Final dan Mengikat, Putusan BK DPRD Pekanbaru Tanpa Pendapat Tim Ahli

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru merekomendasikan Hamdani 'lengser' dari jabatan ketua bersifat final dan mengikat.

BK DPRD Kota Pekanbaru sudah menjalani tugasnya yang bersifat menjaga marwah DPRD, rekomendasi putusannya dilakukan atau tidak diluar kewenangan mereka, melainkan ranah pimpinan dewan.

Hal itu diutarakan oleh Ketua BK DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan dan anggota BK DPRD Kota Pekanbaru Pangkag Purba dalam konferensi pers, Senin (1/11).

Dalam kesempatan itu, hadir juga Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri dan anggota BK DPRD Pekanbaru Masni Ernawati.

Ketua BK DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan mengatakan bahwa dalam kesempatan ini pihaknya mengklarifikasi berita yang beradar, dimana BK DPRD Kota Pekanbaru disebut tidak adil.

"Dalam hal ini, putusan memang tidak boleh diperdebatkan. Pintu sudah kita berikan, sudah tiga kali kita sampaikan kepada teradu dalam hal ini Hamdani. Dalam kesempatan itu, dia memberikan surat penolakkan tidak bersedia menghadiri sidang," kata Ruslan menjelaskan.

Bahkan pihak BK DPRD Kota Pekanbaru sebelum mengambil keputusan telah menyampaikan kepada teradu untuk menjumpai para pelapor dan ditemani ketua fraksinya.

"Supaya tuntutannya tidak ditambah dan dikurang, kita tetap objektif. Bisa (dilakukan) apabila cabut laporan dan bantah laporan, jangan dibilang (laporan) kadaluarsa," paparnya sambil menjelaskan Firmansyah saat itu masih menjabat kursi Ketua Faksi PKS.

Baca Juga: Kecam Ifiaramadani Atas Prilaku Rasismenya ke Pemain Crystal Palace Wilfried Zaha

Sebenarnya, BK DPRD Kota Pekanbaru tidak ingin (mempublikasikan) hal ini, sebab ada unsur pidananya. "Kami tidak mau cerita tentang itu, kami mengerjakan bagian kami. Dan dia terbukti melanggar sumpah janji jabatannya (yang) mementingkan kelompok," ulasnya.