Dua Tahun Berkuasa, Jokowi-Ma'ruf Dianggap Tak Jaga Demokrasi di Indonesia

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:42 WIB
Joko Widodo (istimewa)
Joko Widodo (istimewa)

HALUANRIAU.CO, NASIONAL - Menjelang dua tahun kekuasaan rezim Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, berbagai kalangan mulai menyoroti prestasi dua pimpinan Indonesia tersebut.

Salah satunya kelompok masyarakat yang menyoroti isu kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi. Pemerintahan Jokowi dinilai tak memiliki komitmen dalam menjaga kebebasan sipil.

"Demokrasi hanya menjadi simbol semata tapi tidak dijamin pelaksanaan kebebasannya," kata Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar pada Senin malam (18/10/2021) dikutip dari Tempo.

Rivanlee mengatakan, kemunduran demokrasi bisa dilihat dari masifnya penanganan aksi massa dan reaktifnya aparat keamanan dalam merespons kritik, baik secara tindakan maupun lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan hukum pun dinilai cenderung tebang pilih dan mengabaikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Contoh kekerasan aparat keamanan merespons kritik ini dapat terlihat dari penanganan aksi massa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020, hingga kekerasan polisi membanting mahasiswa yang berdemonstrasi di Tangerang baru-baru ini.

Baca Juga: Penyidik Tak Tahan Tersangka, JPU: Dua Polisi Sengaja Bunuh Laskar FPI di KM 50

Dalam aksi massa menolak UU Cipta Kerja, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya ada 43 insiden kekerasan oleh polisi yang terjadi dalam aksi antara 6 Oktober hingga 10 November 2020. Amnesty juga mendokumentasikan setidaknya ada 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi tersebut.

Ada 6.658 orang yang ditangkap di 12 provinsi, dan sebanyak 301 dari mereka sempat ditahan dengan jangka waktu yang berbeda-beda, termasuk 18 jurnalis. Kemudian dalam protes secara daring, 18 orang di tujuh provinsi menjadi tersangka atas tuduhan melanggar UU ITE.

Dengan situasi yang ada saat ini, Rivanlee khawatir pemerintahan Jokowi akan tetap abai pada kebebasan sipil. Ia mengatakan sikap ini berbahaya lantaran akan berkonsekuensi pada matinya demokrasi.

Halaman:

Editor: Eka Buana Putra

Sumber: Tempo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPP PDI Perjuangan Umumkan Ketum dan Sekjen BMI

Senin, 22 November 2021 | 18:48 WIB
X