HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Adanya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan biaya yang fantastis, menuai banyak reaksi dari para pengamat dan politikus.
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memakan biaya hingga USD 8,6 miliar.
Pembangunan tersebut membuat utang yang dimiliki Indonesia semakin menumpuk kepada China yang menjadi salah satu pemilik saham di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pengamat politik Rocky Gerung dengan tegas menyebutkan bahwa Istana Negara gagal tanggap terhadap permasalahan yang ada di Indonesia.
Dilansir dari YouTube Mardani Ali Sera, Rocky Gerung mempertanyakan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembangunan kereta cepat tersebut.
Pasalnya, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden, Sri Mulyani dengan lantang menolak dibangunnya monorail.
Namun, pada era Jokowi, Sri Mulyani mengikuti proyek pembangunan yang diinginkan oleh Presiden Indonesia itu.
Baca Juga: Soal Siswa MTS Hanyut Saat Kegiatan Pramuka, DPRD: Kok Diizinkan Susur Sungai Saat Pandemi?
"Jadi yang saya persoalkan adalah etika pejabat publik yang diam terhadap hal-hal yang enggak masuk akal. Diamnya Sri Mulyani menjadi korupsi di depan mata dia. Diamnya Sri Mulyani membuat seorang anak pejabat memainkan harga saham melalui insider informasi," kata Rocky Gerung.
Artikel Terkait
Soal Somasi Sentul City, Andi Arief Sebut sikap Kritis Rocky Gerung Mau Dibredel
Menteri Luhut Kembali Diberikan Tugas Baru oleh Jokowi, Kali Ini Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Berikut Ini 'Skill Ultimate' Menteri Luhut Sehingga Bisa Ditunjuk Jokowi Sebagai Ketua Komite Kereta Cepat
Anggaran Pembangunan Membengkak, Presiden Jokowi Akhirnya Pakai APBN Danai Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Indonesia Terancam Rugi di Proyek Kereta Cepat, Said Didu: Harusnya DPR Menolak Penggunaan APBN