Pungli SKGR di Perawang Barat, Pakar Hukum Pidana Unri Erdianto Effendi: Jangan Ada Diskriminasi

- Jumat, 15 Oktober 2021 | 10:46 WIB
 (Istimewa/Dolly)
(Istimewa/Dolly)


HALUANRIAU.Co, SIAK - Maraknya pungutan liar (pungli) pengurusan SKGR di Provinsi Riau membuat banyaknya aparat pemerintah harus berurusan dengan penegak hukum.

Seperti pengungkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polres Siak di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak beberapa bulan yang lalu.

Dari hasil OTT di Desa Perawang Barat tersebut, salah seorang staf disana menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, sementara orang nomor satu di Desa tersebut hanya berstatus saksi.

Menaggapi hal tersebut, pakar hukum pidana Universitas Riau (UNRI) Erdianto Effendi mengatakan, Proses penuntutan itu berdasarkan penyidikan, bisa jadi pada saat penyidikan pihak kepolisian belum menemukan alat bukti yang kuat untuk menetapkan kepala desa menjadi tersangka.

Baca Juga: Subway Kembali Buka Gerai di Indonesia, Netizen Ingatkan Tetap Jaga Prokes

Kendati demikian, kata Erdianto melanjutkan, di persidangan keterangan saksi-saksi akan menjadi fakata persidangan, apabila dari keterangan saksi ada aliran dana bermuara kepada kepala desa, hakim nantinya akan memerintahkan JPU.

“Bisa jadi nanti terpisah," banyak kok kasus kasus seperti itu, ujar Erdianto.

Selain itu, Erdianto juga mengatakan, apabila ada pihak-pihak tertentu yang melindungi, masyarakat harus bersuara, ya bersuara melalui media, tegasnya.

Dengan bersuaranya masyarakat melalui media, maka kasus tersebut harus diungkap, agar hal serupa tidak terulang kembali dikemudian hari, bebernya.

Baca Juga: Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19, Polsek Pulau Burung Kembali Gelar Vaksinasi Massal

Halaman:

Editor: Taufik Ilham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPP PDI Perjuangan Umumkan Ketum dan Sekjen BMI

Senin, 22 November 2021 | 18:48 WIB
X