Wakil Ketua MPR Tanggapi Wacana Perwira TNI-Polri Jadi Penjabat Gubernur

- Selasa, 28 September 2021 | 18:51 WIB
Ilustrasi - Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo (kedua dari kiri), Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (tengah), Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua dari kanan) dan Kepala BNPB, Ganip Warsito (kanan) saat meninjau proses vaksinasi di Stadion GBLA, Gedebage, Kota Bandung, Kamis, 17 Juni 2021. (Pikiran Rakyat/Ade Mamad)
Ilustrasi - Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo (kedua dari kiri), Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (tengah), Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua dari kanan) dan Kepala BNPB, Ganip Warsito (kanan) saat meninjau proses vaksinasi di Stadion GBLA, Gedebage, Kota Bandung, Kamis, 17 Juni 2021. (Pikiran Rakyat/Ade Mamad)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Belakangan beredar wacana penunjukkan penjabat kepala daerah dari kalangan perwira tinggi TNI-Polri. Mendengar itu, khalayak ramai banyak yang kontra dan beberapa ada juga yang pro atas wacana tersebut.

Menanggapi wacana itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengatakan, ada 2 syarat yang harus dipenuhi jika pemerintah ingin menunjuk penjabat kepala daerah dari perwira TNI-Polri.

"Mengacu kpd undang-undang, penunjukkan perwira TNI & Polri aktif ini tidak dimungkinkan. Jika ada perwira TNI/Polri aktif yang ditunjuk, syaratnya harus sudah pensiun atau mengundurkan diri, karena Gubernur harus PNS atau pejabat di level madya. Sesuai Undang-undang yang berlaku," tutur pria yang akrab disapa Zulhas itu melalui akun Twitter pribadinya @ZUL_Hasan pada Selasa (28/9/2021).

Baca Juga: Hadapi Krisis Pangan, 2,25 Juta Anak di Yaman Alami Malnutrisi

Undang-Undang yang dimaksud Zukifli Hasan yakni UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 47 Ayat 1 yang berbunyi, "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan."

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menjelaskan, penunjukkan penjabat kepala daerah dari kalangan perwira TNI-Polri sah-sah saja dilakukan sepanjang memenuhi aturan.

Emrus Sihombing menjelaskan, penunjukkan TNI-Polri sebagai penjabat sebelumnya pernah dilakukan pemerintah pusat.

Contohnya ketika menunjuk Komisaris Jenderal (Komjen) Pol M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pada 2018.

"Kalau dulu pernah dilakukan, kenapa sekarang tidak?" kata Emrus Sihombing dikutip dari Antara pada Sabtu (25/9/2021).

"Tidak ada jaminan sipil lebih profesional atau Polri lebih profesional. Kita biarkan saja kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan penunjukkan sesuai Undang-Undang," ujarnya.

Halaman:

Editor: Bagus Pribadi

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dr Abdul Wahid Jabat Ketua PW Muhammadiyah Riau

Rabu, 5 Januari 2022 | 21:21 WIB

Menantunya Gabung Partai Demokrat, Basko: Saya Restui!

Selasa, 28 Desember 2021 | 14:11 WIB

Bergabung ke Partai Demokrat, Ini Alasan Menantu Basko

Selasa, 28 Desember 2021 | 11:32 WIB
X