Usai Diperiksa Kejari, Ida Yulita Susanti Mangkir Rapat Paripurna di DPRD Pekanbaru

- Senin, 27 September 2021 | 22:44 WIB
Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru
Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru baru saja melaksanakan Rapat Paripurna, Senin (27/9). Dalam kegiatan yang dilaksanakan malam hari itu, tak tampak batang hidung Ida Yulita Susanti yang baru saja menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani. Adapun agendanya adalah Penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021.

Rapat itu diikuti sebanyak 24 dari 45 orang anggota Dewan. Dari puluhan wakil rakyat itu, Ida Yulitas Susanti dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) tidak tampak membubuhkan tanda tangan dalam Daftar Hadir Rapat Paripurna yang diterima haluanriau.co.

Tidak diketahui apa alasan Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Tampan itu tidak hadir dalam rapat paripurna yang menjadi salah satu tugas wajibnya sebagai anggota Dewan.

Untuk diketahui, sebelum rapat paripurna digelar, Ida Yulita Susanti menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Pekanbaru. Ida diperiksa selama 3,5 jam, dimulai pada pukul 14.30 WIB hingga 18.00 WIB.

Dia diklarifikasi terkait dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Ida diduga menerima tunjangan transportasi, sementara dirinya juga menggunakan kendaraan dinas.

Terkait persoalan serupa, pernah diusut Kejari Pekanbaru. Yakni, sejumlah pimpinan DPRD Pekanbaru menguasai mobil dinas dan menerima tunjangan transportasi.

Pengusutan itu dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan seorang warga yang bernama M Syafii. Di dalam laporannya, Syafii melampirkan daftar perincian gaji yang diterima salah satu unsur Pimpinan DPRD Pekanbaru, sebagai alat bukti.

Saat proses penyelidikan, pimpinan Dewan itu mengembalikan uang tunjangan transportasi yang sebelumnya mereka terima, ke kas daerah. Jumlahnya Rp1 miliar lebih. Dengan adanya pengembalian itu, pengusutan perkara tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Editor: Dodi Ferdian

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Azwendi Jabat Ketua DPC Demokrat Pekanbaru

Senin, 1 Agustus 2022 | 18:53 WIB

Resmi! Raphinha Selangkah Lagi ke Barcelona

Selasa, 12 Juli 2022 | 19:01 WIB
X