Disorot Komisi II DPR RI, Kapolda Tegaskan Penanganan Perkara Rudianto di Rohil Sesuai Prosedur Hukum

- Senin, 13 September 2021 | 21:55 WIB
Pertemuan Komisi II DPR RI dengan stakeholder terkait di Balai Serindit, Jalan Diponegoro Pekanbaru. (haluanriau.co/Dodi Ferdian)
Pertemuan Komisi II DPR RI dengan stakeholder terkait di Balai Serindit, Jalan Diponegoro Pekanbaru. (haluanriau.co/Dodi Ferdian)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Perkara yang menjerat Rudianto menyedot perhatian sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Di hadapan anggota Dewan tersebut, Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, memberikan penjelasannya terkait penanganan perkara.

Rudianto merupakan salah satu tersangka dugaan penggunaan surat palsu dan penggelapan hak atas tanah seluas 100 hektare di di Desa Air Hitam, Pujud, Rokan Hilir (Rohil). Perkara yang ditangani Polres Rohil tersebut akhirnya bergulir ke persidangan.

Di Pengadilan Negeri (PN) Rohil, Rudianto mencoba peruntungan dengan mengajukan upaya hukum praperadilan. Sayang, usahanya untuk lolos dari jeratan hukum tersebut dimentahkan hakim tunggal Hakim Aldar saat dalam putusan sela yang dibacakan pada Rabu (25/8/2021) lalu.

"Kepolisian bertindak profesional dalam melakukan tugas penegakan hukum. Kita selalu terbuka," ujar Agung dalam pertemuan yang digelar di Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (13/9/2021).

"Soal kasus itu, berjalan sesuai prosedur hukum dan alat bukti yang cukup," sambung Agung.

Baca Juga: Masa Perpanjangan PPKM, Pelayanan SIM Satlantas Polres Kampar Tetap Terapkan Prokes

Agung menjelaskan, kasus ini bermula dari tersangka pertama, yakni Zamzami. Perkara yang menjerat mantan Kepala Desa Air Hitam itu diketahui telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Dia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang menghukumnya dengan pidana selama 6 tahun penjara. Pengembangan perkara ini yang kemudian menyeret nama Rudianto sebagai pesakitan kedua.

"Tersangka (Rudianto) juga sudah mengajukan gugatan praperadilan. Namun gugatan praperadilannya ditolak pengadilan, sehingga perkara tersebut sesuai perintah pengadilan dilanjutkan," sebutnya.

Baca Juga: Tahun Depan, Masyarakat Bisa Beli dan Pilih Vaksin Booster di Apotek

Halaman:

Editor: Bagus Pribadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Malaysia Mantap Ganti Pandemi Jadi Endemi

Sabtu, 4 September 2021 | 19:17 WIB
X