Komnas HAM Tetapkan Hari Kematian Munir Jadi Hari Perlindungan Pembela HAM

- Selasa, 7 September 2021 | 18:31 WIB
Munir Said Thalib. (Istimewa)
Munir Said Thalib. (Istimewa)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Peristiwa pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib pada 17 tahun lalu membuat Komnas HAM menetapkan 7 September sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM.

Ketua Komnas HAM Ahmad, Taufan Damanik menyebut penetapan itu diputuskan dengan pertimbangan yang matang dari hasil rapat paripurna. Ia mengatakan, semua anggota paripurna sepakat tanpa ada yang menolak untuk penetapan tersebut.

"Hasil rapat paripurna Komnas HAM, 7 September 2021 memutuskan dengan bulat untuk menjadikan 7 September menjadi hari perlindungan pembela HAM Indonesia," kata Ahmad di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (7/9/2021).

Baca Juga: Sudah 42 Persen Masyarakat Riau Dapatkan vaksin, Kapolda: Tren Positifity dari 31 Persen Menjadi 6 Persen

Penetapan itu, menurut ahmad, karena Munir dianggap sebagai representasi pembela HAM yang teguh akan pendiriannya.

"Seorang pejuang yg sangat teguh terhadap pendiriannya dalam memperjuangkan HAM dari semua aspek. Bicara hak berekspresi, kebebasan berpendapat, kekerasan di Papua dan Aceh, buruh dan lain-lain," ujarnya.

Terlepas dari itu, kata Ahmad, penetapan itu tak menghilangkan rasa hormat terhadap pejuang HAM yang lainnya. Ia menyebut Munir hanyalah salah satu dari banyaknya pembela HAM di Indonesia.

"Saudara Marsinah, Jafar Siddiq Hamzah pejuang HAM di Aceh, Papua dan seluruhnya kita hormati," ucap dia.

Baca Juga: Kloter Terakhir Para Atlet Paralimpiade Tokyo 2020 Tiba di Tanah Air, Menpora: Alhamdulillah Target Terlampaui

Selain itu, Ahmad juga mengatakan dari hasil rapat paripurna, Komnas HAM juga membuat Standar Norma Pengaturan (SNP) Perlindungan tentang Pembela HAM.

Ia berkata SNP yang dikeluarkan Komnas HAM tersebut harus dijadikan sebagai guideline bagi semua pihak. Sebab Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga negara yang bergerak di bidang HAM.

"SNP ini kita keluarkan sebagai guideline bagi semua pihak terutama lembaga-lembaga negara penegak hukum untuk menggunakan SNP yang dikeluarkan Komnas HAM," pungkasnya.

Halaman:

Editor: Bagus Pribadi

Sumber: CNN Indonesia

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPP PDI Perjuangan Umumkan Ketum dan Sekjen BMI

Senin, 22 November 2021 | 18:48 WIB
X