Massa AKB-PP Sampaikan Sejumlah Tuntutan

- Kamis, 25 Juli 2019 | 10:27 WIB
download (27)
download (27)

 

PEKANBARU (HR)- Pembangunan Komplek Perkantoran Terpadu Tenayan Raya, Pekanbaru, disinyalir ada aroma rasuah. Apalagi proyek yang telah menghabiskan uang rakyat Pekanbaru sebesar Rp1,6 triliun itu, hingga kini tak kunjung selasai.

Itu sebagaimana disampaikan ratusan massa dari Aliansi Kelurga Besar Pemuda Pancasila (AKB-PP) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Riau, Rabu (24/7). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Koprs Bhayangkara Riau itu melakukan pengusutan.

Menurut pendemo, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Firdaus terkesan memaksakan penganggaran proyek yang dikerjakan dengan tahun jamak atau multiyears. "Wali Kota ngotot pembangunan perkantoran Tenayan Raya. Proyek itu sudah menghabiskan dana Rp1,6 triliun," ujar Mustakim JM selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi tersebut dalam orasinya.

Dikatakan dia, proyek tersebut telah dikerjakan sejak 2014 lalu. Namun hingga kini, proses pembangunan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru itu, tak kunjung selesai. "Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa Perkantoran Tenayan tidak juga selesai. Padahal pembangunannya sejak tahun 2014 lalu. Diduga ini ada korupsinya. Untuk itu kami meminta Pak Kapolda Riau mengusutnya," lanjut dia.

Pembangunan Komplek Perkantoran Tenayan Raya merupakan salah satu proyek yang menjadi prioritas utama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Itu berimbas pada keseimbangan keuangan daerah dan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak dan pembangunan drainase yang tidak terancana dengan baik.

Kondisi itu, menyebabkan Kota Pekanbaru kerap menjadi langganan banjir setiap musim hujan, hingga merenggut nyawa seorang warga, beberapa waktu lalu. "Wali Kota mengenyampingkan perbaikan jalan berlobang dan pembangunan drainase. Saat ini, miliaran rupiah dana APBD masih dianggarkan untuk perkantoran (Tenayan Raya)," sebut dia.

Selain itu, massa juga mendesak pihak kepolisian mengeluarkan rekomendasi untuk menutup tempat hiburan malam (THM) di Kota Pekanbaru. Menurutnya, THM diduga dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba dan prostitusi. "Tempat hiburan diduga menjual narkoba dan sebagai tempat prostitusi. Jika ini dibiarkan akan merusak generasi penerus bangsa. Untuk itu kami meminta Pak Kapolda menutup tempat hiburan," pinta Mustakim.

Setelah melakukan orasi, pendemo menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo. Di antaranya, meminta Kapolda menyelidiki dan memeriksa proyek Perkantoran Tenayan Raya yang menelan anggaran sebesar Rp1,6 triliun, kemudian mendesak Kapolda Riau memeriksa terhadap seluruh pelaksanaan proyek Pemko Pekanbaru pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setdako Pekanbaru. Lalu, meminta menutup tempat hiburan malam serta mendesak Satpol PP Pekanbaru serius dan tegas dalam penegakan Perda. "Kita juga meminta Wali Kota menyampaikan kepada publik terkait PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi pakir," kata Mustakim dalam pernyataan sikapnya.

"Serta meminta Wako mencopot Kadis PU (PUPR,red), Kadishub, Kadis DLHK dan Kepala DPM-PTSP yang tidak amanah menjalankan jabatan dalam melayani masyarakat," sambungnya menutup.(dod)

Editor: redaktur haluan

Tags

Terkini

6 Personel Polda Riau Raih Penghargaan Medali PBB

Kamis, 18 Agustus 2022 | 19:21 WIB

Kota Pekanbaru Masuk Penilaian Adipura 2022

Rabu, 17 Agustus 2022 | 16:01 WIB
X