LAMR: Serahkan ke Masyarakat

- Selasa, 23 Juli 2019 | 10:07 WIB
01 KELAPA SAWIT
01 KELAPA SAWIT

PEKANBARU (HR)- Lembaga Adat Melayu Riau berharap agar penyelesaian kebun sawit ilegal sekitar 1,4 juta hektare di Riau, berpihak kepada masyarakat. Kebun yang bermasalah itu diserahkan kepada masyarakat sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat yang terpuruk selama ini.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (Ketum MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri H Al Azhar, pihaknya menyampaikan pernyataan tersebut secara lisan dan tulisan kepada Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar. Dari lembaga wakil rakyat itu terlihat juga Suhardiman Amby, Musyaffak Asikin, Taufik Arrahman, dan Nasril.

Al azhar menjelaskan pihaknya sangat menghargai temuan DPRD Riau yang menyimpulkan seluas 1,4 juta hektare kebun sawit di Riau ilegal tahun 2016. Ini diperkuat dengan verifikasi KPK yang menyebutkan 1,2 juta hektare kebun sawit di Riau bermasalah yakni berkaitan dengan perizinan. "Kami menunggu penyelesaian kasus ini karena sadar bahwa persoalannya tidak mudah. Tapi baru-baru ini pemerintah pusat melemparkan gagasan memberi denda kepada perusahaan tersebut seperti kebijakan pada pengampunan pajak (tax amnesty),” ujar Al Azhar, Selasa (22/7).

Dijelaskan Al Azhar, keinginan untuk menjatuhkan denda bagi perusahaan bermasalah itu dicetuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Sanksinya berupa denda, namun belum ada detil mengenai kapan dan bagaimana skema serta besaran denda yang akan dijatuhkan. Nanti dirumuskan seperti apa bentuknya. "Lalu, apa yang diperoleh oleh masyarakat Riau. Padahal selama ini, masyarakat sudah susah berkebun atau memanfaatkan hutan akibat adanya perkebunan itu yang segala urusannya di tangan pemerintah pusat. Menurut data, luas kebun sawit Riau mencapai 3,5 juta hektare,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar mengatakan pihaknya siap memperjuangkan gagasan LAMR itu. Ia mengharapkan, berbagai aksi harus dilakukan agar gagasan tersebut dapat terwujud, termasuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara. “Kita akan memperjuangkan apa yang disampaikan oleh LAM Riau, apalagi pak Presiden juga sebagai Datuk adat Melayu Riau. Berbagai aksi dan gagasan ini kita sampaikan ke Presiden,” kata Asri Auzar.

Di pihak lain, dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 1 juta hektare (Ha) kebun sawit di Riau tanpa memiliki izin. Pemprov Riau didorong untuk menertibkan perkebunan sawit ilegal tersebut. "Dalam catatan kami ada 1 juta hektare perkebunan sawit mengokupasi areal hutan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Selain dikuasi masyarakat, paling besar dikuasai perusahaan tanpa izin," kata Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata di Pekanbaru, Kamis (2/5).

Kunjungan KPK ini dalam rangka penandatangan kesepakatan penerimaan pajak pusat dan daerah yang dihadiri Gubernur Riau, Syamsuar. Alexander menjelaskan, dari koordinasi dan supervisi (korsup) ditemukan banyak perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dengan demikian, perusahaan tersebut belum pernah membayar pajak selama menguasai hutan. "Perusahaan itu sudah mengeruk kekayaan bumi, namun mereka tidak pernah membayar pajak ke negara," kata Alexander.

Karena itu, katanya, pihaknya menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menertibkan perusahaan yang menguasai hutan secara ilegal tersebut. Pihaknya juga akan mengajak Geospasial dengan kebijakan satu peta. "Peta di Kementerian Kehutanan bisa jadi kawasan tersebut masih hutan. Tapi fakta di lapangan sudah jadi kebun sawit," kata Alex.

Dengan kondisi tersebut, kata Alex, pihaknya mengharapkan Pemprov Riau untuk mendata ulang perusahaan tanpa izin yang menguasai lahan. "Saat ini tim korsup KPK sudah bergerak untuk wilayah Kalimantan Timur. Kita juga minta agar Pemprov Riau juga bergerak mendata perusahaan tanpa izin tadi," kata Alex. Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti atas kepakatan tersebut. "Kita memang harus bekerja sama dengan BPN, Kanwil Pajak dan instansi lainnya untuk menyelesaikan persoalan ini," kata Syamsuar.

Monitoring DPRD

Dari hasil monitoring DPRD Riau ditemukan 1,8 juta hektare (Ha) kebun sawit ilegal. Dari kebun sawit ilegal tersebut, negara kehilangan nilai pajak Rp 34 triliun. Ketua Pansus Monitoring Perizinan DPRD Riau Suhardiman Ambi, Kamis (2/3/2017), mengatakan luas perkebunan sawit di Riau mencapai 4,2 juta ha. Dari luas itu, 1,8 juta ha ilegal.

"Dari luasan 1,8 juta, kita kehilangan pajak yang lumayan banyak, nilainya Rp 34 triliun. Kondisi perkebunan sawit ilegal ini dibiarkan terus-menerus tanpa ada tindakan apa pun dari pemerintah. Padahal perkebunan itu berdiri di atas lahan hutan negara yang dirampas," kata Suhardiman.

Suhardiman menjabarkan, angka Rp34 triliun tersebut dihitung dari PPN dan PPH. Padahal semestinya dana sebesar itu bisa dipungut negara setiap tahun. "Ini belum hitungan pajak, PBB, PBHTB. Perkebunan ilegal ini bebas dari segala pajak yang mestinya mereka bayar ke negara," kata Suhardiman. Perkebunan sawit ilegal tersebut berdiri di atas lahan milik negara.

Perkebunan tersebut ada yang berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, hutan suaka margasatwa, dan sejumlah lahan negara lainnya. Keberadaan perkebunan sawit ilegal ini sebagian sudah ada yang masuk masa replanting (penanaman ulang). "Kalau sudah pernah replanting, itu artinya sudah berdiri 30 tahun perkebunan sawit tersebut," kata Suhardiman.

Dari tahun ke tahun, katanya, luas perkebunan ilegal tersebut terus bertambah. Padahal data sekitar 4 tahun sebelumnya, luas perkebunan sawit ilegal di Riau baru 1,3 juta ha."Jika pemerintah tidak serius menanggapi hasil temuan kami, maka hal ini akan terus menjadi preseden buruk ke depan. Pemilik pemodal akan terus merambah kawasan milik negara," tutup Suhardiman.(nur/dtc)

Editor: redaktur haluan

Tags

Terkini

Ratusan Siswa SD Ikuti Vaksinasi di Polsek Sukajadi

Selasa, 18 Januari 2022 | 12:51 WIB
X