Ekonomi RI Turun Kelas: Selanjutnya Bagaimana?

- Senin, 12 Juli 2021 | 12:28 WIB
Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)
Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)

Ajib Hamdani


(Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)


HALUANRIAU.CO, JAKARTA-Ekonomi Indonesia turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) menjadi negara berpendatan menengah bawah (lower middle income country). Kriteria yang digunakan dalam penurunan kelas ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada tahun 2020. PDB perkapita adalah PDB dibagi dengan jumlah penduduk.

Hal tersebut berdasarkan rilis dari Bank Dunia 1 Juli 2021.

Kalau kita mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia tahun 2019 adalah sebesar 15.833,9 triliun. Dengan penduduk sebesar 268 juta, maka PDB perkapita Indonesia tahun 2019 sebesar US$4.174,9. Pada tahun tersebut ekonomi tumbuh sebesar 5,02%.

Selanjutnya pada tahun 2020, PDB Indonesia sebesar 15.434,2 triliun. Dengan jumlah penduduk 271 juta orang, maka PDB perkapita Indonesia tahun 2020 menjadi US$3.911,7. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksi, minus sebesar 2,07%.

Bank Dunia pada tahun 2019 membuat kriteria batasan PDB perkapita untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar US$ 3.996. Kemudian pada tahun 2020 membuat revisi batasan, dimana negara masuk kategori berpenghasilan menengah atas ketika PDB perkapita minimal US$ 4.096.

Kalau kita bedah secara detail, ada 2 hal yang menjadi penyebab utama "penurunan" kelas ekonomi Indonesia ini. Yang pertama, karena kondisi pandemi, dimana tren pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5% pada tahun 2019, terhantam pendemi yang mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, sehingga agregat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 anjlok menjadi minus. PDB secara keseluruhan menjadi terkonstraksi. Faktor yang kedua, karena perubahan kriteria yang dibuat oleh Bank Dunia tentang batasan negara berpenghasilan menengah atas, yang kebetulan dilakukan pada tahun 2020, bersamaan dengan terjadinya pandemi. Dan pada dasarnya, ketika pada tahun 2019 Indonesia masuk ke kategori negara berpenghasilan menengah atas, masuk dalam garis batas tipis. Sehingga ketika pada tahun 2020 kriteria nya dinaikkan oleh Bank Dunia, di sisi lain ekonomi sedang terkonstraksi, maka Indonesia turun kelas masuk ke negara berpenghasilan menengah bawah, tipis di bawah garis batas kriteria. Ini kondisi turun kelas yang "relatif wajar".

Apa yang selanjutnya perlu dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha dan seluruh masyarakat menyikapi penurunan kelas ini? Semua stakeholders harus fokus pada 2 sisi, yaitu sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Sisi kesehatan, dengan fokus utama menghadapi pandemi, bagaimana target awal 2022 sudah terbangun herd immunity dengan minimal 70% masyarakat sudah tervaksin. Kondisi kesehatan seperti inilah yang membuat aktivitas ekonomi kembali relatif normal. Sedangkan sisi ekonomi, pemerintah harus fokus dengan gagasan besar presidan Jokowi dalam membangun ekonomi, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan hilirisasi ekonomi. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sedangkan hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan yang dipunyai oleh Indonesia serta fokus dengan arah orientasi ekspor dan substitusi impor. Kondisi inilah yang akan membuat ekonomi Indonesia meningkat pesat.

Selanjutnya ada hal mendasar secara ekonomi menjadi masalah di Indonesia, dan semakin tajam terjadi karena pandemi yang berkepanjangan. Yaitu adanya tingkat kesenjangan yang masih tinggi. Gini ratio di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 0,380. Ketika terjadi pandemi, justru masyarakat menengah bawah yang paling terdampak. Sedangkan masyarakat atas justru bisa memanfaatkan kekayaan karena mereka mempunyai likuiditas dan sumber daya yang bisa menambah pundi-pundi kekayaannya. Indikasi ini bisa terlihat dari meningkatnya angka gini ratio pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,385. Permasalahan utama sebuah negara untuk bisa melompat menjadi negara maju dari negara berkembang adalah karena tingkat kesenjangan yang tinggi, middle income trap. Karena sumber daya ekonomi kurang merata tersebar di masyarakat. Harus ada upaya nyata dan konsisten yang dilakukan pemerintah agar kesejahteraan bisa lebih merata di masyarakat. Karena hal ini tidak bisa terjadi secara alamiah. Harus ada intervensi dari pemerintah melalui kebijakan atas kewenangan yang melekat.

Turunnya kelas Indonesia secara ekonomi, dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara berpendapatan menengah bawah, menjadi pengingat pemerintah harus fokus dengan intervensi kebijakannya untuk menangani kesehatan di jangka pendek, dan mengoptimalkan keunggulan serta potensi ekonomi yang ada, kembali pada program utama presiden, untuk jangka panjang. Pada tahun 2022 Indonesia akan kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Editor: Eka Buana Putra

Terkini

Ekonomi RI Turun Kelas: Selanjutnya Bagaimana?

Senin, 12 Juli 2021 | 12:28 WIB

Melihat Produksi Padi Kuantan Singingi

Sabtu, 20 Maret 2021 | 19:30 WIB

Kata 'Parit' Bagi Masyarakat Indragiri Hilir

Sabtu, 19 Desember 2020 | 16:12 WIB

Khittah Negara Dalam Perlindungan Buruh

Sabtu, 7 November 2020 | 21:01 WIB

Kopi Tiam dan Secangkir Rindu Kampung Halaman

Jumat, 2 Oktober 2020 | 11:38 WIB

Menuju Bank Riau Kepri Syariah; Harapan dan Tantangan

Minggu, 20 September 2020 | 13:18 WIB

Virus Covid-19 Teguran Tuhan Kepada Hambanya

Jumat, 11 September 2020 | 06:50 WIB

Urgensi Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2020 | 09:34 WIB

Pahala Haji Mabrur di Masa Covid-19

Jumat, 3 Juli 2020 | 09:48 WIB

Mengapa Harus Selalu Dana Haji Jadi Sasaran

Jumat, 10 April 2020 | 18:25 WIB
X