Asap Dan Pilkada

- Rabu, 18 September 2019 | 10:38 WIB
karhutlah
karhutlah

Oleh : MAYANDRI SUZARMAN, SH

Kebakaran Hutan dan Lahan (KarHutLa) sudah menjadi peristiwa tahunan di Indonesia. Terutama di Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran ini terjadi di musim kemarau dan  selalu saja menimbulkan kekacauan dan menjadi perhatian dunia internasional karena dampak kabut asap yang ditimbulkannya.

Di Propinsi Riau, sampai saat ini kebakaran hutan masih saja terjadi, terutama di lahan-lahan gambut. Kebakaran hutan dilahan gambut ini secara nyata berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek social ekonomi bagi masyarakat. Begitu dahsyatnya efek dari kebakaran hutan dan lahan ini sehingga menimbulkan kepanikan dan biaya besar bagi pemerintah untuk mengatasinya.

Gambut menyimpan cadangan karbon, apabila terjadi kebakaran maka akan terjadi emisi gas karbondioksida dalam jumlah besar. Sebagai gas rumah kaca, karbondioksida berdampak pada pemanasan global. Dari segi kesehatan dilaporkan ribuan orang terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), sakit mata dan batuk bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Dari segi social ekonomi kebakaran hutan dan lahan ini telah menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, terganggunya kegiatan transportasi baik laut, darat maupun udara dan yang paling memprihatinkan adalah hilangnya uang rakyat secara Cuma-Cuma guna membiayai pemadaman kebakaran tersebut.

Penyebab kebakaran hutan dan lahan ini ada yang disengaja ada yang tidak disengaja. Tetapi ditengarai kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah akibat ulah tangan – tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Walaupun kondisi – kondisi alam seperti kemarau yang panas bisa juga di tuding menjadi penyebab.

Banyak masyarakat Riau yang mengungsi ke daerah-daerah tetangga guna terhindar dari bahaya asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan lahan ini. Namun tidak sedikit yang mencoba bertahan walaupun dengan resiko terpapar penyakit. Beberapa hari belakangan ini asapnya bahkan sudah sampai ke Negara jiran seperti Malaysia dan Singapura. Entah sampai kapan bencana asap ini akan selesai.

Lantas, apakah ada hubungan antara asap dan pilkada? Pilkada merupakan ajang pemilihan kepala daerah. Ajang ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Oknum-oknum calon kepala daerah yang akan bertarung memperebutkan kursi kekuasaan tentu membutuhkan modal tambahan guna meraih kemenangan. Oknum ini kemudian mencari sponsor guna mendapatkan modal. Para cukong yang mensponsori oknum calon tersebut dijanjikan akan diberikan lahan jika oknum calon tersebut berhasil memenangkan pilkada.

Jika oknum kepala daerah yang di sponsori para cukong itu berhasil memenangkan pilkada. Maka lahan pun diberikan. Lahan yang diberikan kemudian diolah untuk dijadikan perkebunan. Supaya menghemat biaya dan pengerjaannya cepat maka para cukong mengambil jalan pintas yakni dengan jalan membakar.

Itu baru cukong yang bersifat orang-orang pribadi. Ada juga cukong yang merupakan koorporasi. Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin atau setidak-tidaknya memiliki kewenangan untuk merekomendasikan penerbitan izin atas lahan. Sehingga oknum calon meminta bantuan koorporasi untuk membiayai kampanye dengan janji akan menerbitkan izin atau menerbitkan rekomendasi izin penguasaan lahan. Sama juga dengan cukong pribadi, jika sang oknum calon menang dan izin penguasaan lahan diberikan, maka untuk bisa ditanami dengan cepat dan untuk menghemat cost maka lahan tersebut dibakar.

Biasanya, jika para cukong bersifat pribadi, mereka menguasai lahan-lahan secara illegal. Karena itu adalah sebagai kompensasi atau imbalan karena berjasa membantu memenangkan oknum calon kepala daerah. Mereka mengolah lahan tersebut tentu dengan jalan illegal pula dan merusak lingkungan. Penguasaan lahan secara illegal oleh para cukong ini biasanya melibatkan oknum pejabat-pejabat local dan oknum penegak hukum di daerah yang bersangkutan . Hal inilah yang menyebabkan jaringan para cukong ini menjadi kuat dan sulit tersentuh hukum.

Jika sudah demikian, bila para cukong dan koorporasi yang memiliki jaringan kuat tersebut melakukan pembakaran hutan dan lahan, siapa yang berani menindak? Apakah oknum kepala daerah yang sudah terhutang budi? Apakah oknum penegak hukum yang sudah mendapat bagian? Ataukah oknum – oknum pejabat daerah yang sudah mendapat jatah?

Setiap kali terjadi kebakaran hutan dan lahan, setiap kali itu pula terjadi penangkapan dan proses hukum terhadap pelakunya. Namun asap tak juga kunjung hilang bahkan semakin hebat dan pekat. Apakah tidak ada efek jera ataukah pelaku utamanya yang tidak terjerat hukum. Ribuan Hektar setiap tahun terbakar lalu kemudian bekas terbakar itu disulap menjadi perkebunan.

Selain itu, asap bisa dijadikan sebagai isu dalam Pilkada.  Ada 9 (Sembilan) daerah di Propinsi Riau yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2020. Masyarakat harus meminta para calon kepala daerah untuk benar-benar berkomitmen bisa mengatasi persoalan asap ini.

Para calon kepala daerah yang akan bertarung diminta untuk membuat kontrak politik untuk mampu menangani dan menanggulangi bencana asap ini, sehingga bencana asap tidak terus menerus terjadi. Para calon kepala daerah ini diminta tidak menjalin kerjasama dengan para cukong dan pengusaha yang memiliki kepentingan tertentu dalam pendanaan pencalonan.

Andai saja komitmen itu terwujud, tentu kepala daerah yang terpilih tidak akan terhutang budi dan bisa menindak tegas para cukong dan koorporasi yang membakar lahan. Mata rantai Kepala Daerah dengan para cukong dan koorporasi harus diputuskan. Sehingga dengan demikian daerah-daerah yang bergambut dan kaya akan hutan kepala daerahnya steril dari kepentingan-kepentingan politik lahan.

Masyarakat diminta untuk tidak memilih para calon kepala daerah yang terafiliasi dengan koorporasi pemilik izin perkebunan. Kalau sampai terpilih maka dijamin kepala daerah itu akan melindungi dan mengamankan pemilik konsesi hutan dan perkebunan tersebut. Kalau ini terjadi maka jangan harap ada sikap tegas terhadap koorporasi yang membuka lahan perkebunan dengan jalan membakar.

Oleh karena itu, penulis mengajak masyarakat Riau yang daerahnya akan melaksanakan pilkada serentak ditahun 2020 untuk betuk betul memilih calon kepala daerah yang berkomitmen mengatasi masalah asap ini.

Jika saat ini ada yang menilai penanggulangan asap terkesan berjalan lamban di propinsi Riau dan sedikitnya koorporasi yang di proses hukum, apakah ada hubungannya dengan Pilkada yang di gelar beberapa waktu yang lalu? Hmmm…… Antahlah yuang… lah sosak ongok den dek asok ko!

 

 

Editor: redaktur haluan

Tags

Terkini

Perempuan, Pernikahan, dan Umur

Rabu, 29 Juni 2022 | 15:37 WIB

Hidup Sehat, Mental Sehat?

Selasa, 28 Juni 2022 | 14:19 WIB

7 Tips Motor Tetap Prima Setelah Mudik Lebaran

Sabtu, 14 Mei 2022 | 16:07 WIB

Seberapa Penting Etika Bisnis Dalam E-Commerce

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:31 WIB

Etika Bisnis Dalam E -Commerce Pada Merek Dagang

Sabtu, 15 Januari 2022 | 15:29 WIB
X