PSPS Riau terancam mendapat saksi dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Hal itu buntut dari kericuhan yang dilakukan kelompok pendukungnya, kala menjamu PSMS Medan di Stadion Kaharuddin Nasution Pekanbaru, Sabtu (22/6) kemarin Kala itu, pertandingan kandang perdana PSPS Riau itu harus dihentikan pada menit ke-75.
Sukma selaku wasit yang memimpin pertandingan itu terpaksa menghentikan jalannya pertandingan setelah melihat aksi pelemparan petasan ke lapangan, tepatnya di gawang penjaga PSMS Medan.
Namun kerusuhan semakin menjadi saat suporter membakar kertas di tribun utara sampai masuk ke lapangan. Api yang membesar coba dipadamkan oleh mobil pemadam kebakaran yang disiagakan. Namun usaha pemadaman dihalang-halangi oleh suporter yang melempari mobil pemadam. Selain itu, seorang anggota Polri juga terluka akibat terkena lemparan batu dari suporter.
Aksi yang dilakukan Curva Nord itu bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang terkesan tidak memperdulikan klub yang berjuluk Asykar Bertuah itu.
Menurut mereka, Pemprov Riau tak mau mendatang sponsor dari perusahaan yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning untuk membantu PSPS Riau mengarungi pertandingan di Liga 2 Indonesia itu, bahkan beredar isu bahwa PSPS akan dijual sahamnya ke Bontang.
Terkait hal itu, ribuan massa yang mengatasnamakan suporter PSPS Riau melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (24/6) siang. Aksi yang diinisiator oleh kelompok suporter Curva Nord 1955 ini menuntut diselamatkannya tim sepakbola kebanggaan masyarakat Riau itu dari keterpurukan.
Artinya, kisah perjalanan klub yang sempat berjaya di awal era milenium tersebut hanya tinggal sejarah. Hal inilah yang coba diselamatkan para pecinta sepakbola Riau di hadapan para pejabat daerah.
Selanjutnya, perwakilan pendemo diterima Pemrov Riau untuk melakukan audiensi. Sejumlah paparan pun disampaikan, mulai dari tunggakan gaji pemain, kerusuhan yang terjadi pada pertandingan perdana beberapa waktu lalu, hingga permasalahan keuangan yang membuat PSPS Riau terancam tidak dapat mengikuti Liga 2 musim ini.
Sementara itu, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution di hadapan perwakilan pendemo menyampaikan, pihak pemprov dalam permasalahan ini hanya bisa melakukan tugasnya sebagai fasilitator antara PSPS Pekanbaru dengan pihak perusahaan yang ada di Riau. Terkait hasil yang dicapai, pihaknya tidak bisa mengintervensi siapapun termasuk perusahaan untuk menjadi sponsor PSPS musim ini.
"Kami tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi sponsor. Kalau memang dari perusahaaan tidak mau memberikan bantuan, harusnya kalian bertanya ke menajemen, bukan kepada pemprov," tegasnya.
Perwakilan supoter menerima penjelasan dari orang nomor 2 di Riau tersebut. Mereka meminta kepada pemprov untuk membentuk satgas baru yang bertujuan menyelamatkan PSPS Riau.
Sejatinya, cara-cara seperti ini lah yang harus dilakukan semua pihak, dengan duduk bersama mencari solusi untuk menyelamatkan klub kesayangan masyarakat Riau ini. Sebetulnya, tidak hanya antara pemerintah, dan manajemen, dan suporter saja. Juga harus melibatkan pihak sponsor dari perusahaan yang beroperasi di Riau.
Bukan cara-cara kekerasan, yang akhirnya dapat merugikan semua pihak, baik para pendukung maupun bagi PSPS Riau sendiri. Apalagi kita, di negeri Melayu dimana kesantunan harus dijunjung tinggi.
"Apapun situasinya, ketidaksantunan baik dalam bentuk kata maupun perbuatan adalah pencederaan marwah, dan sangat berpotensi menimbulkan reaksi serta masalah-masalah lain yang sama-sama tidak kita harapkan," sebut Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri Al Azhar dalam suatu kesempatan.
Saat ini kita hanya bisa berdoa. Semoga sanksi tidak dijatuhkan Komdis PSSI terhadap PSPS Riau. Jikapun ada, saksi tersebut janganlah sanksi yang berat, apalagi sampai PSPS Riau didiskualifikasi sebagai peserta di Liga Indonesia ini.***
