PSSI Kritik Pemerintah: Yang Berhak Minta KLB Itu Para Voter

HALUANRIAU.CO, SEPAK BOLA - Anggota Komite Eksekutif PSSI, Ahmad Riyadh menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mencampuri dan meminta federasi sepak bola Indonesia untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Ahmad Riyadh yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Wasit PSSI dan Ketua Asprov PSSI Jawa timur tersebut menjelaskan bahwa yang memiliki hak untuk meminta KLB adalah anggota PSSI atau para voters.

"Yang berhak meminta KLB itu anggota PSSI, para 'voter'. Pemerintah tidak bisa mencampuri hal itu," ujar Ahmad Riyadh dikutip dari CNNIndonesia.

Riyadh juga menambahkan, Menpora dan Presiden juga telah bersikap jelas. Urusan PSSI diserahkan kepada mekanisme yang ada di dalam tubuh induk sepak bola Indonesia tersebut.

"Menpora sempat menyampaikan sesuatu tentang itu. Presiden juga bersikap jelas. Urusan PSSI diserahkan kepada mekanisme PSSI," sambungnya.

Klik di sini untuk mendapatkan voucher Pegadaian

Sebelumnya, tepatnya pada 14 Oktober 2022 yang lalu Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) bentukan dari pemerintah telah mengeluarkan 12 rekomendasi kepada PSSI.

Dari 12 rekomendasi TGIPF tersebut salah satunya terdapat permintaan untuk PSSI agar menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

"Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan," tulis rekomendasi TGIPF pada poin kedua.

Namun demikian, menurut Ahmad, rekomedasi dari TGIPF tersebut hanya sekedar anjuran yang dilaporkan kepada presiden.

PSSI berencana melangsungkan KLB pada tahun 2023 untuk memilih kepengurusan baru seiring berakhirnya periode kepengurusan 2019-2023. Sebelum itu akan digelar Kongres Biasa pada awal tahun 2023.

"KLB memang akan berjalan tahun depan dan kami berharap semua sesuai jadwal," kata Ahmad Riyadh.

Baca Juga: Kemenkes Instruksikan Seluruh Apotek Sementara Waktu Stop Jual Obat Sirup