HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Kritik menjadi hal yang penting dalam bernegara, apalagi saat situasi sedang mengalami sengkarut, misalnya masa pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengadakan dialog bersama Rektor dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Dalam dialog tersebut, Mahfud mengatakan tanpa kritik pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan untuk kepentingan publik. Mahfud mengatakan demikian merujuk mahasiswa yang digadang-gadang sebagai agent of change, dan tak lepas dari kegiatan mengkritik pemerintah.
"Kami tidak menolak kritik sama sekali. Kami justru senang ada kritik. Saya katakan kalau tidak ada kritik, orang seperti saya ini tidak bisa mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," kata Mahfud MD, Kamis (5/8/2021).
Ia menyarankan pihak kampus memfasilitasi ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Hal itu dikatakannya mengingat mahasiswa kritis bukan musuh pemerintah sehingga rektor dan dosen tak perlu membungkamnya.
"Kami tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah, kami juga waktunya terbatas untuk ngurus negara, yang akan meneruskan ya anak-anak yang kritis ini," tuturnya.
Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengusulkan agar komunikasi publik pemerintah di masa pandemi lebih dirapikan lagi, agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Menurutnya, jika terjadi gejolak, kampus sebagai kanal juga terdampak.
"Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat di antara kementerian, atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid-19, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas," tutur dia.
"Kami berharap pak Menko bisa mengingatkan situasinya agar tidak terjadi perbedaan pandangan di pemerintah yang bisa menimbulkan kebingungan dan kecemasan di masyarakat," ujar Dwia.
Senada dengan Dwia, Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro menyebutkan bahwa lemahnya komunikasi publik oleh pemerintah harus bisa diantisipasi.
"Kontra narasi mestinya disiapkan dan diantisipasi dengan baik," kata Ari Kuncoro.
Tak sampai di situ, Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, menjelaskan tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi dalam mendukung kondusifitas, terutama aspek politik, hukum dan keamanan.
"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa, sembari pemerintah juga terus memastikan agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat," pungkasnya.
