HALUANRIAU.CO, NASIONAL - Presiden Jokowi tuntut perubahan pada imigrasi yang dipicu oleh banyaknya keluhan yang masuk. Jokowi menekankan hal ini dalam rapat khusus yang membahas Visa on Arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
Rapat ini dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022).
"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau perlu, dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," ujar Jokowi dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9/2022).
Baca Juga: Arab Saudi Disebut Jadi ‘Surga Narkoba’ di Timur Tengah, Ini Alasannya
Kepala Negara itu menjelaskan pemberian visa atau Kitas kepada para investor sebaiknya dengan melihat potensi investasi yang akan masuk, jumlah lapangan kerja yang terbuka, dan kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.
"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya Kitas kalau kita ya mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih?" kata dia.
Ia rasa urusan keimigrasian berdampak baik bagi rakyat Indonesia. Maka dari itu, Jokowi mengarahkan pembaruan dan perbaikan dalam layanan imigrasi.
"Ini yang begini-begini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak," ucap Jokowi.
Presiden Jokowi sempat menerima keluhan tentang layanan imigrasi. Lantas ia memberikan petunjuk kepada Menkumham, Yasonna Laoly terkait pergantian jabatan.
"Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah," tegas dia.
(Lasma/HRC-MaG)
Baca Juga: Ingin Terhindar Wasir? Kamu Dapat Lakukan 6 Cara Ini
Artikel Terkait
Bea Balik Nama yang Mahal Jadi Alasan Pemilik Kendaraan Malas Bayar Pajak
Sri Mulyani Berencana Rombak Dana Pensiun ASN, Susi Pudjiastuti: Support 100%
Kapan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pengurusan SIM, STNK dan SKCK? Polri Buka Suara
Hari Ini BBM Resmi Naik Pukul 14.30 WIB, Pertalite Rp10.000 Per Liter
Luhut Sebut Kenaikan Harga BBM, Sakitnya Hanya Sementara
2026, Pemerintah Bakal Hilangkan LPG
IPW: Ada Upaya Sistematis Bebaskan Fredy Sambo dari Kasus Pembunuhan Brigadir J
Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Nadiem: Tes Kemampuan Akademik (TKA) Dihapuskan
Pusat Informasi Teritorial Angkatan Darat Kunjungi SMSI
KPK Kritisi Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi: Titip Absen, Plagiat, Gratifikasi ke Dosen Hingga Mark Up