Dinyatakan Lakukan Pelanggaran Hukum Terkait Internet Papua, Pemerintah Lakukan Upaya Hukum Lanjutan

- Rabu, 3 Juni 2020 | 19:54 WIB
Menkominfo Johnny G Plate
Menkominfo Johnny G Plate

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Presiden dan Menkominfo, divonis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melakukan pelanggaran hukum atas perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019. Menanggapi masalah tersebut Menkominfo Johnny G Plate mengatakan pemerintah akan berkonsultasi soal upaya hukum lanjutan.

"Kami menghargai keputusan pengadilan, tapi kami juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. Kami akan berbicara dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," ujar Johnny lewat keterangannya, Rabu (3/6/2020).

Dalam perkara ini menjadi tergugat I dalam perkara ini adalah presiden, sedangkan tergugat II adalah Menkominfo. Menkominfo pada Agustus 2019 adalah Rudiantara. Lalu pada Oktober 2019, posisi Menkominfo digantikan oleh Johnny G Plate.

Baca Juga: https://riau.harianhaluan.com/2020/06/03/ptun-putuskan-jokowi-dan-menkominfo-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua/

"Saya belum membaca amar putusannya. Tidak tepat jika petitum penggugat dianggap sebagai amar putusan Pengadilan TUN tersebut. Kami tentu hanya mengacu pada amar keputusan Pengadilan TUN, yang menurut informasi tidak sepenuhnya sesuai dengan petitum penggugat," ucap Johnny.

Johnny menyebut belum menemukan dokumen pemerintah yang memblokir internet di Papua dan Papua Barat karena dirinya hanya melanjutkan estafet kepemimpinan dari Rudiantara. Johnny juga mengakui tidak menemukan rapat Kominfo soal pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

"Sejauh ini saya belum menemukan adanya dokumen tentang keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemblokiran atau pembatasan akses internet di wilayah tersebut. Dan juga tidak menemukan informasi adanya rapat-rapat di Kominfo terkait hal tersebut. Namun bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang berdampak gangguan internet di wilayah tersebut," kata Johnny.

Dirinya juga meyakini Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang mengutamakan kepentingan bangsa. Papua dan Papua Barat termasuk salah satunya.

"Sebagaimana semua pemerintah, demikian hal Bapak Presiden Joko widodo dalam mengambil kebijakan tentu terutama untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya rakyat Papua," ujarnya.

 

 

Sumber: detik.com/eka

Editor: Eka Buana Putra

Terkini

Sebanyak 1.826 Prajurit TNI Terinfeksi HIV-AIDS

Sabtu, 4 Desember 2021 | 14:02 WIB
X