Gerindra Ditawari Masuk Kabinet

- Selasa, 8 Oktober 2019 | 10:42 WIB
ahmad-muzani-sekjen-partai-gerindra
ahmad-muzani-sekjen-partai-gerindra

JAKARTA (HR)- Partai Gerindra tak menampik bahwa ada tawaran untuk masuk kabinet Joko Widodo (Jokowi) jilid II. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut tawaran itu datang dari 'sekitar' Istana.

"Pembicaraan itu memang ada dan kita tak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," kata Muzani di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

Namun, Muzani menegaskan Gerindra tak serta-merta menerima tawaran tersebut. Gerindra masih menimang-nimang posisinya.
"Sekali lagi kita tak serta-merta menerima tawaran itu sebagai sebuah... tidak. Karena sekali lagi kita merasa 2019 dalam pilpres kemarin kita adalah kompetitor yang berseberangan dengan Jokowi," jelasnya.

Muzani menyebut Gerindra menawarkan sejumlah konsep kepada Jokowi. Dia menjelaskan konsep yang ditawarkan di antaranya yakni terkait swasembada pangan, energi dan air. Dia mengatakan, jika konsep itu diterima, Gerindra baru bisa menindaklanjuti soal tawaran masuk ke kabinet, salah satunya soal kader yang kompeten masuk kabinet untuk menjalankan konsep tersebut. "Itu hal yang ditawarkan oleh konsep kita kepada pemerintah dan konsep itu sudah disampaikan secara tertulis, disampaikan kepada Presiden dan kepada pihak-pihak terkait," ucap Muzani.

"Jika (konsep) ini dianggap tidak bertentangan atau malah diterima tentu kita bicara portofolio tentang kemungkinan orang-orang, portofolio dan orang yang kemungkinan bisa jalankan konsep itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi disebut sedang mempertimbangkan tiga elite Gerindra untuk masuk ke kabinet. Mereka adalah duo Waketum Gerindra, Fadli Zon dan Edhy Prabowo, serta Sandiaga Uno, yang dikabarkan segera kembali menjadi kader Gerindra.

Nama Sandiaga diisukan akan mengisi pos menteri bidang ekonomi, yaitu Menteri Investasi, dalam susunan kabinet yang beredar di grup-grup WA. Sedangkan Fadli Zon saat ini merupakan Ketum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang artinya bergerak di bidang ketahanan pangan.

Edhy Prabowo pernah menjadi Ketua Komisi IV DPR, yang membidangi pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan pangan. Artinya, Edhy Prabowo dan Fadli Zon bisa saja bersaing untuk satu kursi di Kabinet Kerja jilid II.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo disebut belum mengajak PDI Perjuangan berkomunikasi. Demikian diungkapkan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P, Puan Maharani ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ngajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan.

Puan menekankan, keputusan kader Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri. Melainkan harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya. "Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," lanjut Puan.

Bahkan, meskipun penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif Presiden, namun hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung. "Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. kita lihat saja nanti," tutur dia.

Sementara, mengenai munculnya kabar bahwa Partai Gerindra meminta tiga kursi menteri kepada Presiden Jokowi, Puan hanya mengatakan, keputusan itu tergantung presiden. "Menteri itu hak prerogatif Presiden. Jadi ya kita harus menghargai prerogatif Presiden," imbuh dia.(dtc/kcm)

Editor: redaktur haluan

Tags

Terkini

Sebanyak 1.826 Prajurit TNI Terinfeksi HIV-AIDS

Sabtu, 4 Desember 2021 | 14:02 WIB
X