Mulai 2023, Pemerintah Resmi Hapus Tenaga Honorer

- Kamis, 2 Juni 2022 | 16:52 WIB
Mulai Tahun 2023 Pemerintah akan Menghapus dan Mentiadakan Tenaga Kerja Honorer (Pixabay)
Mulai Tahun 2023 Pemerintah akan Menghapus dan Mentiadakan Tenaga Kerja Honorer (Pixabay)

HALUANRIAU.CO, NASIONAL - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah resmi menghapus status tenaga honorer di lingungan pemerintahan dan akan berlaku pada tahun 2023.

Hal tersebut telah tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB dengan nomor B/165/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terbit pada 31 Mei 2022 yang lalu.

Dalam bunyi surat tersebut, terdapat point 6 huruf b yang menjelaskan bahwa status honorer dihapuskan dan diminta tidak melakukan perekrutan pegawai kembai non-ASN.

"Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN," bunyi poin 6 huruf b dalam surat tersebut.

Lebih lanjut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansi masing-masing dimana bagi yang memenuhi syarat, maka dapat diikutsertakan atau diberi kesempatan untuk melakukan seleksi CPNS maupun PPPK nantinya.

Baca Juga: Massa AMPPR Dukung Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau dalam Pemberantasan Korupsi

Selain itu, surat tersebut juga mengatur Pejabat Pembina Kepegawaian bisa merekrut tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bila membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan.

"Tenaga alih daya (outsourcing) tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan," bunyi surat tersebut.

Selain itu, Menpan-RB juga meminta PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK. Batas waktu itu diberikan sebelum tanggal 28 November 2023.

Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tetap merekrut tenaga honorer, maka akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah," bunyi surat tersebut.

Surat Menpan-RB ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aturan itu menyebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pasal 96, ayat (1) mengatur PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Sementara ayat (3) pasal yang sama mengatur PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Baca Juga: Link Live Streaming Toulon Cup 2022, Timnas Indonesia vs Ghana: Black Satellite Diprediksi Bakal Tampil Ngotot

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Sumber: CNN Indonesia

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Lord Rangga Sasana Meninggal Dunia

Rabu, 7 Desember 2022 | 10:00 WIB

BLT Anak Yatim Piatu Rp200 Ribu Bakal Cair Bulan Ini

Senin, 5 Desember 2022 | 12:12 WIB

Presidensi G20 2023 Resmi Diserahkan ke India

Rabu, 16 November 2022 | 14:59 WIB
X