Jepang Minta Indonesia Segera Cabut Larangan Ekspor Batu Bara

HALUANRIAU.CO, NASIONAL - Terkait kebijakan pemerintah melarang ekspor batu bara ke luar negeri mendapat respon dari Negara Jepang.

Melalui Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, Jepang menyurati Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mencabut larangan ekspor tersebut, termasuk untuk negaranya.

Diketahui sebelmunya, kebijakan pelarangan ekspor tersebut ditetapklan Kementerian ESDM pada 31 Desember 2021 lalu, dan mulai berlaku 1-30 Januari 2022.

Adapun kebijakan tersebut ditempuh pemerintah untuk mengamankan pasokan batu bara ke pembangkit listrik nasional.

Baca Juga: OTT KPK, Wali Kota Bekasi Diperiksa

Namun, kebijakan ini, kata Kenji, berdampak pada negaranya karena diputuskan secara tiba-tiba.

Terlebih selama ini Jepang mengimpor 2 juta ton batu bara per bulannya dari Indonesia untuk industri di negaranya, termasuk pembangkit listrik dan manufaktur.

Belum lagi, saat ini di Jepang tengah musim dingin. Kebutuhan listrik semakin meningkat. Kondisi ini membuat investor yang tergabung dalam Jakarta Japan Club (JJC) khawatir.

"Karena itu, saya ingin meminta segera pencabutan larangan ekspor batu bara ke Jepang," kata dia dalam surat ke Arifin Tasrif yang diterima kumparan, Kamis (6/1).

Baca Juga: Polsek Tembilahan Hulu Tangkap Pelaku Curas USai Rampok 1 Kalung Emas

Kenji menegaskan, seharusnya pemerintah Indonesia tidak perlu melarang ekspor batu bara, karena Jepang selama ini mengimpor komoditas emas hitam ini dengan kalori tinggi (High Caloricif Value/HVC). Sedangkan pembangkit listrik PLN menggunakan batu bara berkalori rendah (Low Caloricif Value/LCV).

"Artinya, ekspor HCV ke Jepang tidak berpengaruh signifikan terhadap pasokan batu bara untuk PLN," lanjut Kenji.

Masalah lain yang timbul dari kebijakan pelarangan ekspor batu bara, kata Kenji, adalah tidak bisa berlayarnya kapal-kapal besar Jepang di pelabuhan Indonesia. Setidaknya ada lima kapal pengangkut batu bara yang menunggu berangkat ke Jepang saat ini.

"Saya juga ingin meminta secara khusus agar izin keberangkatan untuk kapal-kapal yang siap berangkat ini segera diterbitkan," ujar dia.