KPU Bahas Peran Perempuan di Keberhasilan Pemilu 2024, Sempat Nyasar Sebutnya!

- Senin, 27 Desember 2021 | 22:35 WIB
Istimewa (KPU_ID )
Istimewa (KPU_ID )

HALUANRIAU.CO, NASIONAL - Salah satu anggota KPU Evi Novida Ginting Manik, kini tengah membahas keberhasilan pemilu 2024 nantinya sebab menurutnya perlu peran perempuan di dalamnya.

Pihak anggota KPU sempat menyebutkan bahwa perempuan bisa menjadi perwakilan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nantinya.

Hal tersebut disebutkan oleh Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dalam sebuah kegiatan daring yang diselenggarakan oleh pihak Universitas Andalas pada 27 Desember 2021.

Dalam kegiatan tersebut, anggota KPU membahas materi dengan judul "Mendorong Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu: Bukan Sekedar Jumlah".

Evi mewakili KPU menjelaskan bahwa pemilu sempat melenceng pada saat proses pemilihan baik di tingkat daerah maupun provinsi.

Baca Juga: Libur Natal Jumlah Penumpang di Bandara SSK II Pekanbaru Naik 14 Persen

"Afirmasi hukum yang dilakukan oleh KPU telah menyasar kepada partai politik maupun pada saat proses seleksi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota" jelas Evi (27/12/2021).

Dalam kegiatan tersebut juga hadir beberapa sumber lainnya yang juga ikut memberikan pengarahan yaitu Dhia Al Uyun, Dosen HTN Universitas Brawijaya, Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perludem dan Nisa Amerta, Peneliti PUSAKO FH Unand.

Khairunnisa sempat membagikan UU tertulis yang menyebutkan peran perempuan dalam keberlangsungan pemilu 2024, yaitu:

  1. UU No.12 Tahun 2003: Pasal 65 ayat (1): Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi,
    dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

  2. UU NO.10 Tahun 2008: Pasal 53:  Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

  3. UU.No.8 Tahun 2012: Pasal 55: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

  4. UU.No. 7 Tahun 2017: Pasal 245: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%

Baca Juga: Mendekati Puncak Tahun Baru, Polda Metro Jaya Arahkan Protokol yang Perlu Dipatuhi, Ini Aturannya!

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Terkini

10 Hari Lagi, Gaji ke-13 PNS Cair

Selasa, 21 Juni 2022 | 12:03 WIB

Indonesia Raih Penghargaan Kependudukan dari PBB

Selasa, 14 Juni 2022 | 10:13 WIB
X