China 'Senggol' Kedaulatan Indonesia dengan Minta Pengeboran Minyak di Natuna Utara Dihentikan

Kedutaan China di ibu kota Indonesia Jakarta tidak menanggapi komentar surat diplomatik itu.

Baca Juga: Eksekusi Wisma Andini, Kajari Kampar Imbau Agar Masyarakat Kembalikan Aset Pemda Dengan Sukarela

Sementara itu tiga orang lainnya, yang mengaku telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut dan membenarkan adanya surat tersebut. Dua dari orang-orang itu mengatakan China berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran.

Negara terbesar di Asia Tenggara itu mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan menamakan wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017.

China keberatan dengan perubahan nama tersebut dan bersikeras bahwa perairan berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut China Selatan yang ditandai dengan "sembilan garis putus-putus" berbentuk U, sebuah batas yang ditemukan tidak memiliki dasar hukum oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016.

"(Surat itu) sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut," kata Farhan kepada Reuters.

Baca Juga: Potensi Penyebaran Varian Omicron, Mulyanto: Pemerintah Harus Berbasis Riset

China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadi ekonomi papan atas.

Para pemimpin Indonesia tetap diam tentang masalah ini untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan China, kata Farhan dan dua orang lainnya yang berbicara kepada Reuters.

Farhan mengatakan bahwa China, dalam surat terpisah, juga memprotes latihan militer Perisai Garuda yang sebagian besar berbasis darat pada Agustus, yang berlangsung selama ketegangan kedua negara.