Hukuman Perusahaan Gaji Pekerja Diatas 1 Tahun Dengan Upah Minium, Kemnaker Minta Segera Dilaporkan

- Jumat, 19 November 2021 | 09:40 WIB
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri (Kemnaker.go.id)
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri (Kemnaker.go.id)

HALUANRIAU.CO, NASIONAL - Sanksi pidana kini telah berlaku hadir di lingkungan perusahaan para pekerja bekerja. Ramainya kasus upah minimum jadi pembahasan Kemnaker secara mendalam.

Kemnaker menyebutkan bahwa perusahaan berhak memberlakukan upah minimum bagi para pekerja, namun tidak untuk mereka yang telah bekerja lebih dari satu tahun.

Perusahaan yang masih melakukan praktik tersebut diminta Kemnaker untuk segera memberikan laporan ke pihak tim untuk segera ditindak.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa Upah Minimum (UM) hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Baca Juga: Luhut Ramal 15 Tahun Kedepan Pelabuhan Patimban Akan Ciptakan Peluang Baru Untuk Masyarakat

Lebih jelas Putri selaku Dirjen memaparkan bahwa perusahaan seharusnya memperlakukan pengupahan yang terstruktur untuk karyawan yang telah mengabdi lebih 1 tahun.

"Upah Minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan," kata Dirjen Putri(18/11/2021).

Bahkan Putri menegaskan pekerja yang lebih 1 tahun dengan gaji UM perlu melaporkan kasus tersebut kepada pihak kemnaker untuk segera diberi sanksi.

"Kalau ada pekerja di atas 1 tahun ternyata upahnya di bawah UM, segera dilaporkan ke kami, dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke Disnaker yang ada di kabupaten/kota wilayah kerja," ucapnya.

Sebab, perusahaan akan diberi hukuman berupa pidana kurungan penjara maksimal 4 tahun. Selain sanksi pidana, perusahaan juga terancam denda sekurang-kurangnya Rp100 juta dan setinggi-tingginya adalah Rp400 juta.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pertalite Kritis, Masyarakat Diminta Berhemat

Kamis, 11 Agustus 2022 | 17:37 WIB

LPSK Sebut Istri Fredy Sambo Kurang Kooperatif

Rabu, 10 Agustus 2022 | 18:06 WIB

Perdana, AHM Hadirkan Program Vokasi Berbasis TEFA

Rabu, 3 Agustus 2022 | 17:55 WIB
X