Kemenhub Atur Syarat Mode Transportasi Berpergian Dalam Negeri Masa Covid-19, Ketahui Ketentuannya

- Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:15 WIB
 (Foto: dephub.go.id)
(Foto: dephub.go.id)

HALUANRIAU.CO, NASIONAL - Kemenhub mengeluarkan Surat Edaran (SE) NO.21 yang memuat ketentuan bepergian dalam negeri.

SE No.21 dikabarkan mulai berlaku aktif pada 21 Oktober 2021 dan masih dalam proses evaluasi.

Sejak SE NO.21 yang mengatur syarat jalan pada mode transportasi maka ada
terdapat pencabutan satgas sebelumnya.

Peraturan SE NO.21 menggantikan satgas Covid-19 No. 17 tahun 2019 tentang ketentuan
perjalanan dalam negeri pada masa pandemi.

Namun, Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 dinyatakan masih tetap berlaku.

Baca Juga: Messi Minta Pulang ke Barcelona Gara-Gara Berantem

Surat tersebut dikabarkan masih diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dan belum berakhir sampai 31 Oktober 2021.

Kasatgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Ganip Warsito menyebutkan bahwa upaya tersebut dilakukan demi berjalannya protokol kesehatan.

“Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),”ujar Kasatgas COVID-19 di Jakarta, Kamis (21/10/2021) dilansir melalui dephub.go.id.

Adapun persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum bepergian dalam negeri yaitu:

  1. Moda transportasi udara dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah PPKM Level 3 dan 4 :

    a. Kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

    b. Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

  2. Moda transportasi laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antar kota dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah Level 4 dan PPKM Level 3 wajib :

    a. kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

    b. surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

  3. Syarat perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 1 dan 2 wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

  4. Perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan tidak membutuhkan persyaratan perjalanan khusus namun tetap dengan penerapan
    protokol kesehatan ketat.

  5. Terdapat 3 opsi yang dapat dipilih sebagai syarat perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali :

    a. Kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen
    yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 x 24 jam sebelum keberangkatan; atau

    b. Kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan; atau

    c. Surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24
    jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan vaksinasi.

  6. Pengecualian ketentuan menunjukkan kartu vaksin :

    a. Anak usia di bawah 12 tahun;

    b. Pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah Luar Jawa dan Bali;

    c. Pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin namun wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah setempat Protokol Kesehatan.

Editor: Taufik Ilham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasus Positif Covid-19 Hari Ini Bertambah 404 Orang

Sabtu, 27 November 2021 | 18:21 WIB

Erick THohir Minta Semua Fasilitas Umum di BUMN Gratis

Jumat, 26 November 2021 | 16:38 WIB

Larangan Masuk Terhadap WNI ke Arab Saudi Dihapus

Jumat, 26 November 2021 | 15:32 WIB
X