Pemerintah Diminta Hentikan Pinjol Ilegal, Masyarakat Bisa Cek yang Legal di Website OJK

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:40 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Istimewa)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Istimewa)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal di tengah masyarakat, membuat pemerintah segera mengambil tindakan tegas.

Pasalnya, cukup banyak masyarakat yang telah menjadi korban pinjol ilegal dengan suku bunga yang mencekik.

Berdasarkan hasil rapat antara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Azazi Manusia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, seluruh aktivitas pinjol ilegal minta dihentikan.

Sedangkan aktivitas pinjaman online legal atau resmi dipersilahkan untuk berkembang, karena sangat membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat.

Dalam statement resmi yang dikeluarkan pamerintah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Azazi Manusia, Mahfud MD dengan tegas meminta untuk menghentikan penyelenggaraan pinjol ilegal.

Baca Juga: Banyak Kasus, Berikut Cara Cek Legalitas Pinjol

Sementara itu, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal diminta untuk tidak melanjutkan pembayaran.

"Ini merupakan himbauan resmi dari pemerintah, hentikan penyelenggaraan pinjaman online ilegal. Kepada para korban diminta untuk jangan membayar, kalau tidak membayar lalu ada yang tidak terima maka segera lapor ke kantor polisi terdekat dan polisi akan memberikan perlindungan. Kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal, serta akan ditindak dengan ancaman hukum pidana. Bareskrim Polri akan memasifikasi gerakannya, sehingga nanti diberbagai tempat kalau masih ada orang yang dipaksa untuk membayar, jangan mau bayar karena itu ilegal," ungkap Mahfud MD.

Sementara itu, Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso menghimbau para penyelenggara pinjol legal untuk mematuhi aturan, kaidah dan etika penagihan serta meningkat pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan pinjol legal, diharapkan bisa memberikan manfaat atau benefit kepada masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi usai dihantam Pandemi Covid-19.

Halaman:

Editor: Taufik Ilham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sebanyak 1.826 Prajurit TNI Terinfeksi HIV-AIDS

Sabtu, 4 Desember 2021 | 14:02 WIB
X