Kabar Baik, Menko Polhukam Sebut Pengguna Pinjol Ilegal Tak Perlu Membayar Utangnya

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 22:37 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud  (mohmahfudmd)
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud (mohmahfudmd)

HALUANRIAU.CO, NASIONAL - Tindakan Pinjol ilegal resmi dihentikan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengatakan masyarakat tak perlu repot-repot membayar utangnya.

Dijelaskan Mahfud, pinjaman berbasis online tersebut dinilai tak sah karena syarat objektif dan subjektif jauh dari aturan. Mahfud juga meminta penyedia jasa untuk menghentikan aktivitasnya.

"Status pinjaman online ilegal ini diputuskan atau disepakati, dari sudut hukum perdata, pinjol ilegal itu adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif seperti diatur dalam hukum perdata," katanya dalam konferensi virtual yang diunggah di YouTube Kemenko Polhukam RI, Selasa, (19/102021).

Menurt Mahfud, bagi masyarakat yang terlanjur menjadi korban dan mendapat tekanan saat ditagih berhak melaporkan ke pihak berwenang.

Baca Juga: KPK Resmi Tetapkan Bupati Kuansing, Andi Putra Sebagai Tersangka

"Kepada mereka yang sudah telanjur jadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan," ucap Mahfud.

Namun, perlu digaris bawahi, tindakan pelaporan itu hanya berlaku untuk pinjol ilegal. Sedangkan pinjol yang legal, dipersilakan untuk maju.

"Dengan ini maka kita menegaskan, kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah berizin dan sah gitu akan berkembang. Karena justru itu yang kita harapkan," ucapnya.

Melalui hasil rapat dan diskusi  yang dirumuskan bersama-sama dengan berbagai instansi pemerintah. Keputusan pinjol ilegal ini mempertimbangkan perspektif hukum perdata, pidana, KUHP Pidana, UU ITE, hingga UU Perlindungan Konsumen.

Baca Juga: Sukses Sebelum Usia 30, 5 Prinsip Hidup Berikut Perlu Kamu Pegang

Diketahui dalam rapat tersebut dihadiri  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, dan Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana.

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terkait Aduan IPW, Ini Penjelasan Wamenkumham RI

Rabu, 15 Maret 2023 | 14:30 WIB

Utang Pemerintah Per Januari 2023, Tembus Rp7.754 T

Senin, 27 Februari 2023 | 11:48 WIB

Jokowi: Menpora Sudah Mundur Secara 'Informal'

Selasa, 21 Februari 2023 | 10:27 WIB

Mahfud MD: Hakimnya Bagus, Independen dan Tanpa Beban

Senin, 13 Februari 2023 | 17:05 WIB
X