KPK Beberkan Dana Calon Pejabat di Indonesia untuk Kampanye, Rentan Korupsi Saat Sudah Menjabat

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 15:21 WIB
Ilustrasi kampanye pejabat (Pixabay/mohamed_hassan)
Ilustrasi kampanye pejabat (Pixabay/mohamed_hassan)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Menjadi pejabat di Indonesia sudah rahasia umum memerlukan dana yang besar. Sebab itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata membeberkan jumlah dana yang dibutuhkan oleh seseorang jika ingin menjabat sebagai pemimpin daerah.

“Kita ketahui bersama bahwa memang mahal sekali untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan juga anggota legislatif,” ujar Alexander Marwata, dikutip dari kanal Youtube KPK RI, Selasa (19/10/2021).

Hal itu tak lain karena adanya kampanye, yang menurutnya, calon pejabat 'wajib' memberikan sesuatu kepada masyarakat, termasuk serangan fajar menjelang pencoblosan.

Baca Juga: Politikus AS, Colin Powell Meninggal Dunia Diduga Karena Penyakit Rawan Vaksinasi

“Ada tuntutan dari masyarakat, ketika ikut dalam suatu kampanye ada sesuatu yang diberikan atau dituntut oleh rakyat itu. Dan kita tahu juga ketika menjelang pemilihan atau hari pencoblosan, itu ada pemberian atau istilah umumnya serangan fajar, pemberian uang kepada masyarakat,” tutur Alexander Marwata.

“Belum lagi juga adanya tuntutan atau permintaan, yang kita kenal dengan istilahnya itu uang mahar untuk mencari kendaraan politik di parpol-parpol. Itu sesuatu yang meskipun tidak terungkap secara terbuka, tapi kita semuanya mendengar dan itu sudah sering disampaikan oleh calon-calon kepala daerah ini,” ucap Alexander Marwata.

Berdasarkan survei Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk calon pejabat sekelas Bupati atau Wali Kota sedikitnya membutuhkan biaya Rp30 miliar.

“Dari survei Mendagri, itu paling tidak Rp30 miliar yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah setingkat Bupati atau Wali Kota,” ujar Alexander Marwata.

Meski sudah terbilang fantastis, biaya itu belum menjamin kemenangan seseorang, karena membutuhkan dana yang lebih besar jika ingin menang.

“Kalau ingin menang, bahkan dia itu harus menyediakan sampai dengan Rp60 sampai Rp75 miliar. Di beberapa daerah, itu ada yang di atas Rp100 miliar. Tidak cukup penghasilan seorang kepala daerah selama 5 tahun untuk menggantikan biaya yang dia keluarkan,” kata Alexander Marwata.

Halaman:

Editor: Bagus Pribadi

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sebanyak 1.826 Prajurit TNI Terinfeksi HIV-AIDS

Sabtu, 4 Desember 2021 | 14:02 WIB
X