Megawati Resmi Jabat Dewan Pengarah BRIN

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 16:00 WIB
Megawati. (PDIP)
Megawati. (PDIP)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi melantik Megawati pada 10 Oktober 2021 lalu sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara, Jakarta.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Sekratariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi.

"Betul," singkatnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 78 tahun 2021, ia menjabarkan, pengarah BRIN secara ex-officio berasal dari unsur dewan pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPI) yang kini dijabat oleh Megawati.

Sedangkan untuk Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN, dijabat secara ex-officio oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Baca Juga: Egy dan Abimanyu Tak Ikut Rombongan Timnas U-23 ke Tajikistan, Ini Alasannya!

Adapun tugas dan fungsi BRIN adalah:

Tugas

Garis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Fungsi

1. Pelaksanaan dan penyinergian dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;

2. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, pengembangan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, meningkatkan kemampuan audit teknologi, hak kekayaan intelektual penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;

3. Koordinasi sistem penyelenggaraan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi;

4. Penyusunan rencana induk ilmu pengetahuan dan teknologi;

5. Fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual dan pemanfaatannya sebagai hasil invensi dan inovasi nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Penetapan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;

7. Penetapan kualifikasi profesi peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;

8. Fasilitasi pertukaran informasi ilmu pengetahuan teknologi antar unsur kelembagaan pengetahuan dan teknologi;

9. Pengelolaan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional;

10. Pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Baca Juga: Besok Mahkamah Partai Buruh Bakal Didaftarkan Secara Resmi

11. Perizinan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional;

12. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

13. Dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan inovasi ilmu dan teknologi;

14. Mempersembahkan izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

15. Pemberian izin kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan danteknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian layanan kepada seluruh organisasi di lingkungan BRIN;

17. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BRIN; dan

18. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN.

Halaman:

Editor: Bagus Pribadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasus Positif Covid-19 Hari Ini Bertambah 404 Orang

Sabtu, 27 November 2021 | 18:21 WIB

Erick THohir Minta Semua Fasilitas Umum di BUMN Gratis

Jumat, 26 November 2021 | 16:38 WIB

Larangan Masuk Terhadap WNI ke Arab Saudi Dihapus

Jumat, 26 November 2021 | 15:32 WIB
X