Indonesia Terancam Rugi di Proyek Kereta Cepat, Said Didu: Harusnya DPR Menolak Penggunaan APBN

- Senin, 11 Oktober 2021 | 15:23 WIB
Ilustrasi kereta cepat (Foto: Rikku Sama on Unsplash)
Ilustrasi kereta cepat (Foto: Rikku Sama on Unsplash)

HALUANRIAU.CO, NASIONAL - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menjadi pro-kontra di masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali meunujuk Menteri Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite. Kali ini, pro-kontra proyek tersebut dari sisi pendaaan.

Hal ini karena beberapa waktu lalu Presiden Jokowi memberikan izin penggunaan APBN untuk mendanai proyek tersebut.

Izin yang diberikan Jokowi ini membuat sejumlah pihak bereaksi. Salah satunya mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

Baca Juga: FIB USU Digerebek BNN, 31 Orang Ditangkap dan 14 di Antaranya Berstatus Mahasiswa USU

Said Didu mendesak DPR harus mengambil langkah melawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang proyeknya ditangani oleh Indonesia dan China.

Proyek kereta cepat jakarta-Bandung penuh masalah, terutama berkaitan dengan finansial.

Sebelumnya, Jokowi menolak untuk menggunakan dana APBN dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Namun, diubah lagi oleh Jokowi yang mengizinkan penggunaan dana APBN dalam membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Halaman:

Editor: Taufik Ilham

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Program Kartu Prakerja Dilanjutkan Hingga Tahun Depan

Kamis, 2 Desember 2021 | 11:52 WIB

Hari Ini Harga Emas Antam Haik Rp 1000 per Gram

Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
X