Majelis Hakim PN Pekanbaru Terima Legal Standing LPPHI, Perkara Limbah TTM Blok Rokan Berlanjut

- Jumat, 8 Oktober 2021 | 10:33 WIB
Majelis Hakim Pekanbaru membacakan penetapan Majelis Hakim terhadap Legal Standing LPPHI mengajukan Gugatan Lingkungan Hidup pada sidang yang berlangsung di PN Pekanbaru
Majelis Hakim Pekanbaru membacakan penetapan Majelis Hakim terhadap Legal Standing LPPHI mengajukan Gugatan Lingkungan Hidup pada sidang yang berlangsung di PN Pekanbaru

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Sidang Ketujuh Gugatan Lingkungan Hidup dari Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) terhadap PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (DLHK), kembali berlangsung Kamis (7/10/2021) mulai pukul 16.46 WIB, di Ruang Sidang Prof. R. Soebakti SH. PN Pekanbaru.

Agenda sidang kali ini, pembacaan penetapan terhadap Legal Standing. Perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr Tanggal 6 Juli 2021.

Sidang dipimpin Hakim Ketua DR Dahlan SH MH dan dua hakim anggota Tommy Manik SH dan Zefri Mayeldo Harahap SH MH serta Panitera Solviati SH.

Sidang dibuka tepat pada pukul 16.46 WIB. Majelis Hakim lantas langsung membaca penetapan majelis terhadap legal standing LPPHI.

Sesuai rilis yang diterima haluanriau.co, Majelis Hakim memutuskan LPPHI telah memenuhi Legal Standing untuk mengajukan gugatan lingkungan hidup tersebut. Majelis Hakim juga menyatakan menolak seluruh tanggapan keberatan PT Chevron Pacific Indonesia, SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Baca Juga: https://riau.harianhaluan.com/hukrim/pr-111369912/aksi-jambret-terekam-cctv-incar-hp-anak-anak-di-inhil

Majelis Hakim dalam penetapan tersebut menyatakan telah berpendapat bahwa LPPHI telah berbadan hukum, bertujuan untuk kepentingan lingkungan hidup, sudah berdiri selama dua tahun, dan dengan demikian telah menenuhi syarat pertama dan syarat kedua pada Pasal 92 UU Nomor 32 Tahun 2009.

Selain itu, Majelis Hakim menetapkan berpendapat bahwa LPPHI telah pula mampu membuktikan telah melakukan kegiatan nyata, dan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan LPPHI sudah memenuhi syarat mengajukan gugatan lingkungan hidup sesuai Pasal 92 UU Nomor 32 Tahun 2009.

Atas penetapan tersebut, Majelis Hakim menyatakan perkara gugatan lingkungan hidup LPPHI tersebut dinyatakan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara.

Majelis Hakim lantas mengetok palu atas penetapan tersebut tepat pada pukul 16.59 WIB.

Halaman:

Editor: Eka Buana Putra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

RI Ambil Alih Kendali Udara di Natuna dari Singapura

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:34 WIB

PDIP Jawa Barat Rekomendasikan Arteria Dahlan Dipecat

Jumat, 21 Januari 2022 | 11:49 WIB
X