KPU dan Pemerintah Tidak Satu Suara Jadwalkan Pemilu 2024, Wakil Ketua DPR Sebut Ada Perbedaan Usulan

HALUANRIAU.CO, NASIONAL - KPU dan Pemerintah tidak satu suara dalam penjadwalan pemilu 2024 mendatang. Wakil ketua DPR, Lodewijk F Paulus sebut ada perbedaan usulan.

Pemilu 2024 dikabarkan telah dijadwalkan pada rapat RDP (Rapat Dengar Pendapat) hari ini 6 Oktober 2021.

Penjadwalan tersebut dikonfirmasi oleh pihak Komisi II Fraksi PAN pada 5 Oktober 2021 melalui pemberitaan media.

Namun, di sisi lain KPU dan Pemerintah dikabarkan oleh pihak wakil Ketua DPR bahwasanya ada perbedaan usulan dari kedua pihak.

Usulan KPU dan Pemerintah tidak satu suara dalam perencanaan Pemilu 2024. Terdapat penentuan tanggal yang berbeda dijelaskan oleh pria kelahiran Manado tersebut.

Baca Juga: Mantan Sekretaris BUMN Tanggapi Projek Ibukota Baru, Indonesia Jadi Negara Penyewa

Pemberitaan melalui CNN news menyatakan bahwa meski telah dikonfirmasi oleh Komisi II terkait jadwal rapat penentuan tanggal Pemilu, dua pihak tidak satu ide soal tersebut.

Lantas penetapan tanggal jadwal serentak Pemilu 2024 jadi polemik antara KPU dan Pemerintah.

KPU dikabarkan menetapkan 21 Februari 2024 sebagai tanggal menyeluruh Pemilu sedangkan pemerintah menyatakan 15 Mei 2024 Pemilu dilaksanakan.

Meskipun rapat antara DPR, KPU, dan Pemerintah telah dilakukan membahas terkait jadwal Pemilu 2024, Guspardi perwakilan Komisi II menyatakan belum ada kesepakatan soal pencoblosan pemilu 2024.

Baca Juga: Cabor Anggar dari Riau Sumbang 2 Emas Sekaligus di PON Papua XX 2021

Rapat perkumpulan tersebut dinyatakan oleh Guspardi belum menetapkan jadwal tetap terkait Pemilu 2024. Tujuannya hanya mencermati di mana yang bisa memberikan faedah.

Walaupun pihak Komisi II telah konfirmasi terkait adanya perbedaan tanggal, Wakil DPR sebut bahwa pihak tersebut telah melakukan pendekatan terhadap KPU untuk jadwal Pemilu 2024.

"Komisi II tentunya akan melaksanakan lobi-lobi politik dengan KPU kemudian juga dengan pemerintah, sehingga diharapkan ada kesepakatan dari usulan pemerintah itu tanggal 15 Mei sebagai hari pencoblosan untuk pemilu, yaitu untuk pilpres dan pileg nanti," jelas Lodewijk.